Potret Kesejahteraan RI 2026 versi BPS: Pengguna Dompet Digital Melesat, Tapi 11% Warga Tanpa Ijazah

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis gambaran kesejahteraan masyarakat Indonesia pada 2026 yang mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, kondisi tempat tinggal, akses kredit hingga penggunaan uang elektronik.

Data tersebut tercantum dalam publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat 2026 yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026. Survei itu mencakup 356 ribu rumah tangga sampel di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, termasuk tambahan 700 rumah tangga untuk estimasi Ibu Kota Nusantara (IKN).

BPS menyajikan sejumlah indikator untuk melihat kondisi kesejahteraan masyarakat. Berikut lima angka yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga Indonesia pada 2026.

Baca Juga:

• Wantimpres Prabowo Lebih Gemuk, Pengamat: Pembagian Tugas Harus Jelas

1. Sebanyak 11,35% Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Tak Punya Ijazah

Dari sektor pendidikan, BPS mencatat 11,35 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas tidak memiliki ijazah pada 2026.

Angka tersebut terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022, proporsinya mencapai 12,49 persen, kemudian turun menjadi 12,26 persen pada 2023, 11,44 persen pada 2024 dan 11,37 persen pada 2025.

Selain itu, masih terdapat 23,66 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang pendidikan tertingginya hanya SD atau sederajat pada 2026.

Angka tersebut juga menurun dibandingkan 2022 yang mencapai 24,83 persen dan 2025 sebesar 23,90 persen.

2. Sebanyak 79,68% Penduduk Punya Jaminan Kesehatan

Pada sektor kesehatan, BPS mencatat 79,68 persen penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan pada 2026.

Proporsi tersebut meningkat dibandingkan lima tahun sebelumnya. Pada 2022, penduduk yang memiliki jaminan kesehatan tercatat 69,62 persen. Angkanya kemudian naik menjadi 72,38 persen pada 2023, 75,48 persen pada 2024 dan 78,04 persen pada 2025.

Sementara itu, sebanyak 27,43 persen penduduk tercatat mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir pada 2026.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan 2025 yang mencapai 28,31 persen.

3. Sebanyak 5,09% Rumah Tangga Tinggal di Hunian Sempit

Kondisi tempat tinggal juga menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat.

BPS mencatat 5,09 persen rumah tangga pada 2026 tinggal di hunian dengan luas lantai kurang dari 7,2 meter persegi per kapita.

Proporsi tersebut menurun dari 5,67 persen pada 2024 dan 5,34 persen pada 2025.

Di sisi lain, sebanyak 91,25 persen rumah tangga telah memiliki fasilitas tempat buang air besar yang digunakan sendiri.

Untuk sumber penerangan, 99,59 persen rumah tangga menggunakan listrik sebagai sumber utama penerangan.

Sementara itu, rumah tangga yang memiliki dinding utama berupa tembok mencapai 82,82 persen pada 2026.

4. Sebanyak 21,98% Rumah Tangga Menerima Kredit

BPS juga mencatat akses rumah tangga terhadap pembiayaan. Pada 2026, sebanyak 21,98 persen rumah tangga tercatat menerima kredit.

Angka tersebut menurun dibandingkan 2025 yang mencapai 23,90 persen.

Pada 2024, proporsi rumah tangga penerima kredit tercatat 23,08 persen. Sebelumnya, angka tersebut berada di 22,97 persen pada 2023 dan 23,23 persen pada 2022.

Indikator kredit ini menjadi bagian dari statistik kesejahteraan masyarakat bersama sejumlah indikator lain, seperti kepemilikan aset, penerimaan bantuan sosial dan penggunaan uang elektronik.

5. Sebanyak 40,98% Rumah Tangga Punya Uang Elektronik

Penggunaan layanan keuangan digital menunjukkan perkembangan pada 2026. BPS mencatat 40,98 persen rumah tangga memiliki uang elektronik dalam setahun terakhir.

Angka tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan 2025 yang tercatat 33,04 persen.

Dari jumlah tersebut, kepemilikan uang elektronik berbasis server atau dompet digital mencapai 40,70 persen. Sementara kepemilikan uang elektronik berbasis kartu atau chip sebesar 18,20 persen.

Penggunaan uang elektronik juga menunjukkan perbedaan antarwilayah. DKI Jakarta mencatat proporsi tertinggi sebesar 78,95 persen, disusul Jawa Barat 55,42 persen dan Kepulauan Riau 50,73 persen.

Sementara itu, persentasenya masih rendah di sejumlah wilayah seperti Nusa Tenggara Timur sebesar 12,06 persen, Maluku Utara 10,98 persen dan Papua Barat 12,14 persen.

Selain itu, BPS mencatat 19,91 persen rumah tangga memiliki komputer, laptop atau tablet pada 2026. Angka tersebut relatif tidak berubah dibandingkan 2025 yang berada di 19,94 persen.

BPS menyebut data Statistik Kesejahteraan Rakyat 2026 tersebut representatif hingga tingkat kabupaten/kota. Data itu memberikan gambaran kondisi masyarakat dari berbagai sisi, tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga pendidikan, kesehatan, tempat tinggal hingga akses pembiayaan dan penggunaan layanan keuangan digital.* (k/dh)

Wantimpres Prabowo Lebih Gemuk, Pengamat: Pembagian Tugas Harus Jelas

Prabowo Lantik Rocky Gerung sebagai Anggota Wantimpres, Pratikno Jadi Ketua

Kritik Tajam Celios! Beban Utang Tembus Rp10.290 Triliun, Menkeu Baru Ditantang Jadi "Penginjak Rem" Proyek Ambisius

Darurat IKN BNPB Kerahkan 4.068 Personel Jinakkan Karhutla Kaltim, Operasi Modifikasi Cuaca Resmi Digelar

Darurat Karhutla Kaltim 4.000 Lebih Hektare Lahan Hangus Terbakar, Pengamanan Kawasan IKN Jadi Prioritas Utama

Beda Jauh! Kemiskinan Indonesia Versi BPS 8% tapi Bank Dunia 64%, Kok Bisa?