Dua Bulan Menanti Kepastian, Orangtua Korban Dugaan Keracunan MBG di Karo Desak Kompensasi dan Penetapan Tersangka

KARO – Kekecewaan orangtua siswa yang menjadi korban dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, belum mereda.

Dua bulan setelah peristiwa yang terjadi pada 13 Agustus 2026, puluhan orangtua kembali mendatangi Gedung DPRD Karo, Kamis, 8 Oktober 2026, untuk menuntut kepastian penanganan korban dan proses hukum.

Kedatangan mereka bersama Elemen Masyarakat Karo Peduli (EMKAP) membawa sejumlah tuntutan.

Baca Juga:

• Pertina Medan Ancam Tak Berangkatkan Atlet ke Porprovsu 2026, Ada Apa?

Di antaranya kepastian kompensasi bagi korban, penetapan peristiwa tersebut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), serta kejelasan penyidikan kasus yang hingga saat itu belum menetapkan tersangka.

Para orangtua meminta DPRD Karo tidak sekadar menerima aspirasi, tetapi segera mengambil langkah konkret.

Mereka mendesak DPRD memanggil Bupati Karo Antonius Ginting untuk membahas penanganan korban, termasuk kemungkinan penggunaan dana taktis.

Wakil Ketua DPRD Karo, Imanuel Sembiring, menerima langsung aspirasi tersebut.

Dalam pertemuan itu, Sekretaris DPRD Karo juga menyampaikan hasil komunikasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai penanganan kasus dugaan keracunan MBG.

Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab kekhawatiran keluarga korban.

Mereka menilai, apabila kompensasi sepenuhnya menunggu mekanisme BGN, prosesnya berpotensi memakan waktu karena harus mengikuti regulasi yang berlaku.

"Segera menyurati dan memanggil Bupati Karo. Ini yang kami tagih. Untuk dana taktis dan penetapan sebagai Kejadian Luar Biasa. Kalau menunggu dari BGN, butuh regulasi yang panjang. Sudah dua bulan, tapi belum jelas," ujar orangtua siswa melalui anggota EMKAP, Jhon Ginting.

Selain menuntut kompensasi, para orangtua meminta DPRD Karo menepati komitmen untuk mengawal penanganan kasus.

Mereka berharap para anggota dewan bersama-sama mendatangi Polres Karo guna meminta penjelasan mengenai perkembangan laporan yang telah disampaikan.

Bagi keluarga korban, kepastian proses hukum menjadi persoalan penting.

Mereka mempertanyakan belum adanya penetapan tersangka dalam perkara dugaan keracunan yang disebut berdampak pada ratusan siswa.

Para orangtua mendesak kepolisian mengusut penyebab kejadian tersebut secara menyeluruh.

Mereka juga meminta pihak yang bertanggung jawab ditetapkan sebagai tersangka apabila penyidik menemukan bukti yang cukup dan unsur pidana terpenuhi.

"Kami bukan mengejar materi. Tapi ini demi marwah Kabupaten Karo. Ini program pemerintah, tetapi justru menyengsarakan rakyat. Kami meminta peristiwa ini masuk KLB. Bukan masalah nilainya. Kami ingin peristiwa serupa tidak terjadi lagi di Karo," ujar salah seorang perwakilan orangtua.

Massa juga membandingkan penanganan perkara tersebut dengan kasus keracunan makanan lainnya.

Mereka menilai belum adanya tersangka menambah kekecewaan keluarga yang masih menunggu kejelasan perkara.

"Tukang bakso saja yang menyebabkan orang keracunan langsung jadi tersangka. Ini program pemerintah yang menyebabkan ratusan siswa menderita, justru tidak ada tersangka," tegas massa.

Pernyataan tersebut merupakan bentuk protes para orangtua terhadap lambannya kepastian yang mereka rasakan.

Penetapan tersangka sendiri tetap harus didasarkan pada hasil penyidikan dan bukti yang memenuhi ketentuan hukum.

Di hadapan anggota DPRD Karo, para orangtua kembali menyampaikan kondisi anak-anak mereka setelah kejadian dugaan keracunan MBG.

Selain persoalan kesehatan, mereka menyebut sebagian anak masih mengalami trauma.

"Bapak dan Ibu DPRD yang terhormat, tolonglah tegakkan keadilan bagi kami. Sampai hari ini anak-anak kami masih trauma, dan kesehatannya belum pulih," lirih salah seorang orangtua korban.

Bagi keluarga, persoalan ini bukan hanya menyangkut kompensasi, tetapi juga pemulihan kesehatan anak, perlindungan korban, dan kepastian agar kejadian serupa tidak terulang.

Mereka berharap pemerintah Kabupaten Karo, DPRD, BGN, dan aparat penegak hukum segera mengambil langkah nyata.

Para orangtua juga meminta agar tuntutan penetapan KLB dan penggunaan dana taktis dibahas sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.

Hingga aksi tersebut berlangsung, keluarga korban masih menunggu kejelasan mengenai kompensasi, penanganan kesehatan anak, dan perkembangan proses hukum.

Bagi mereka, penyelesaian kasus dugaan keracunan MBG di Berastagi belum cukup hanya dengan penjelasan, tetapi membutuhkan kepastian dan tindak lanjut yang dapat dirasakan para korban.* (sp/ad)

Rocky Gerung Sebut Istana Sarang Korupsi: Saya Masuk untuk Memberantas Maling yang Bersembunyi di Bawah Meja Istana

Bedah Tuntas Program MBG! UPNVJ Rilis Buku Kaji Ekonomi, Mitos Medsos, hingga Realitas Lapangan

Beda Sikap dari Sukabumi! Foto Gibran Masih Bertahan Dipajang di Fraksi PDIP DPRD Riau

Profil Rojab Asy'ari, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi yang Menurunkan Foto Wapres Gibran

Sengit! Ungguli Rival Tipis 10 Suara, Aris Rinaldi Cetak Rekor Pimpin Forwakum Sumut 3 Periode

Terungkap! Saksi Tak Bisa Pastikan Akun yang Dilaporkan Milik Dokter Tifa, Akui Tak Tahu Penyebab Kegaduhan Isu Ijazah Jokowi