Dalam konteks perkara Gibran, persoalan yang dibahas bukan hanya keberadaan sertifikat O-Level, tetapi juga bagaimana keseluruhan riwayat pendidikan tersebut dinilai untuk menentukan kesetaraannya dengan pendidikan di Indonesia.
3. Surat Keterangan Penyetaraan Diterbitkan pada 2019
Fakta berikutnya berkaitan dengan penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Berdasarkan keterangan Gogot, setelah proses penilaian dilakukan, Tim Layanan menyiapkan konsep surat keterangan penyetaraan. Dokumen tersebut kemudian diterbitkan pada 6 Agustus 2019 dengan Nomor 9149/D/D1/KS/2019 dan ditandatangani Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Surat tersebut menyatakan pendidikan pemohon disetarakan dengan peminatan akuntansi dan keuangan pada jenjang SMK.
Gogot menegaskan bahwa penilaian permohonan penyetaraan atas nama Gibran mempertimbangkan keseluruhan riwayat pendidikan, bukan hanya satu dokumen pendidikan dari luar negeri.
Penerbitan surat keterangan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran. Namun, keberadaan surat penyetaraan itu perlu dibedakan dari penilaian MK mengenai apakah dokumen yang terungkap dalam persidangan membuktikan kelulusan pendidikan menengah yang setara SMA atau sederajat.
4. Atase Pendidikan Menjelaskan Dokumen yang Dimiliki
Dalam persidangan, perwakilan atase pendidikan di KBRI Singapura dan KBRI Canberra juga memberikan keterangan mengenai penelusuran dokumen pendidikan Gibran.
Perwakilan Atase Pendidikan KBRI Singapura yang ditampilkan dalam persidangan adalah Nur Aeni Ariyanti. Sementara itu, Atase Pendidikan KBRI Canberra diwakili Yuli Rahmawati.
Dalam keterangannya, Yuli menjelaskan bahwa atase pendidikan memberikan layanan administrasi dan membantu proses verifikasi dokumen pendidikan, penyetaraan, akreditasi perguruan tinggi luar negeri, serta perpindahan sekolah anak-anak Indonesia.
Wakil Ketua MK Saldi Isra kemudian menanyakan dokumen yang dimiliki perwakilan Indonesia di luar negeri terkait proses pendidikan Gibran.
MEDAN Jika sebelumnya publik hanya menduga, kini bukti tertulisnya ada di tangan redaksi. Data Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BARAT DAYA Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi kre
EKONOMI
MEDAN Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen Tarigan meminta polisi menyelidiki dugaan keracunan yang dialami belasan siswa sekolah dasar (SD
KESEHATAN
MEDAN Brigjen Pol Fadillah Zulkarnaen ditunjuk menjadi Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Wakapolda Sumut), menggantikan Brigj
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa bahasa dan sastra Indonesia kini mulai diajarkan di Universitas AlAzhar, Mesir. Hal
NASIONAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Unit V Jatanras Satreskrim Polresta Banda Aceh menangkap pria berinisial HK (40) yang diduga mencuri dua telepon gen
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Perbaikan Jalan Sumatera di Kecamatan Binjai Utara akhirnya terealisasi setelah melalui proses advokasi selama kurang lebih lima ta
PEMERINTAHAN
TANJUNG JABUNG TIMUR Kepala Desa Majelis Hidayah, Mulyadi, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Tanjung Jabung Timur, Hj. Dillah Hikmah Sa
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mulai mengantongi dukungan dari sejumlah partai politik untuk kembali maju sebagai calon presiden (capre
POLITIK
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menganggarkan Rp 46,1 miliar untuk proyek pematangan lahan kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Terj
PEMERINTAHAN
