Bareskrim Sikat 9 Perusahaan Sawit Jadi Tersangka Karhutla, 25 Ribu Hektare Lahan Hangus
JAKARTA Bareskrim Polri menetapkan sembilan perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa'adah mendesak pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Ia meminta pemadaman dipercepat sekaligus memastikan masyarakat terlindungi dari paparan kabut asap.
Desakan tersebut disampaikan Rina menyusul laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada awal Oktober 2026 yang mencatat kebakaran di Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah.
"Rakyat sesak napas, pemerintah harus kerahkan seluruh kekuatan! Maksimalkan personel, peralatan, dukungan udara, dan anggaran yang tersedia. Jangan biarkan masyarakat menghadapi ancaman asap tanpa perlindungan yang memadai," kata Rina dalam keterangannya, dikutip Rabu (14/10/2026).Baca Juga:
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai penanganan karhutla membutuhkan koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB, pemerintah daerah, serta instansi terkait diminta memastikan kebutuhan petugas di lapangan terpenuhi.
"Tidak boleh ada petugas yang kekurangan alat, kesulitan mendapatkan air, atau terhambat dukungan operasional ketika api harus segera dikendalikan. Pemerintah harus memastikan seluruh sumber daya benar-benar sampai ke lokasi yang membutuhkan," ujarnya.
Rina menegaskan keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari jumlah titik api yang berhasil dipadamkan. Pemerintah juga perlu melihat penurunan paparan asap dan memastikan masyarakat di wilayah terdampak memperoleh perlindungan.
Ia meminta pemerintah menetapkan target penanganan yang terukur serta melakukan evaluasi setiap hari. Dengan begitu, kebutuhan tambahan dapat segera diketahui apabila upaya pemadaman di suatu wilayah belum berjalan optimal.
Menurut Rina, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas selama karhutla masih berlangsung. Pemerintah diminta memastikan setiap wilayah terdampak memiliki penanggung jawab yang jelas, termasuk mengenai kebutuhan logistik dan perkembangan penanganan.
"Setiap wilayah terdampak harus jelas siapa penanggung jawabnya, apa kebutuhannya, dan bagaimana perkembangan penanganannya. Jika dukungan yang ada belum cukup, segera tambah. Keselamatan rakyat tidak boleh menunggu," katanya.
Selain pemadaman, Rina meminta pemerintah menjalankan perlindungan kesehatan secara bersamaan. Langkah yang perlu disiapkan antara lain layanan kesehatan, masker yang sesuai, ruang dengan udara bersih, serta evakuasi jika kondisi mengharuskan.
Ia menekankan anak-anak, ibu hamil, lanjut usia (lansia), serta masyarakat dengan penyakit pernapasan perlu menjadi kelompok prioritas dalam upaya perlindungan.
"Jangan menunggu rumah sakit dipenuhi warga dengan gangguan pernapasan. Datangi masyarakat, periksa kebutuhan mereka, dan berikan perlindungan sejak dini. Negara harus hadir sampai ke desa-desa yang terdampak," tegasnya.
JAKARTA Bareskrim Polri menetapkan sembilan perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan keprihatinannya atas operas
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menyampaikan keprihatinan atas operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korup
NASIONAL
MEDAN Tempat belanja kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3 yang diduga melakukan mark up harga bahan ba
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus memperkuat upaya pembinaan narapidana pengguna narkotika, psikotro
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Politikus senior Partai Golkar Rully Chairul Azwar membahas peluang pengembangan bisnis pengolahan sampah di Indonesia. Pembahasan
NASIONAL
JAKARTA Desakan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditetapkan sebagai bencana nasional semakin menguat. Sejumlah pihak, mulai dari
NASIONAL
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah meminta majelis hakim membatalkan surat dakwaan
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar melalui penandatanga
PENDIDIKAN
SAMARINDA Keberadaan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas&039ud di Singapura menjadi sorotan publik di tengah kebakaran hutan dan
PEMERINTAHAN