Dengan demikian, harga mesin yang lebih murah belum tentu menghasilkan biaya pengolahan per ton yang paling efisien.
Kapasitas Pengolahan Harus Disesuaikan dengan Kebutuhan Daerah
Kemal Pasya menyampaikan kapasitas usaha pengolahan sampah sekitar 20 ton per hari dalam diskusi tersebut. Kapasitas itu menjadi gambaran awal untuk membahas kebutuhan pengolahan, tetapi tidak dapat langsung diterapkan secara seragam di seluruh daerah.
Setiap wilayah memiliki karakteristik sampah yang berbeda. Sampah rumah tangga dengan kadar air tinggi, sampah pasar yang didominasi bahan organik, serta sampah kering dari kawasan komersial membutuhkan pendekatan pengolahan yang berbeda pula.
Karena itu, penentuan kapasitas fasilitas perlu didasarkan pada pengukuran timbulan sampah harian, analisis komposisi, kebutuhan layanan, serta kepastian pasokan.
Pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan kesiapan lahan, akses jalan, jaringan energi, ketersediaan operator, perizinan, dan sistem pengawasan lingkungan.
Sebelum diterapkan dalam skala lebih luas, teknologi yang dipilih perlu melalui uji coba terukur untuk memastikan kinerja, keselamatan, biaya operasional, dan dampak lingkungannya.
Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha
Pertemuan yang melibatkan Rully Chairul Azwar, Kemal Pasya, Prof. Dr. Indira Santi Kertabudi, dan Panca Dwikora Aba Soekarno mempertemukan perspektif politik, dunia usaha, kelembagaan, dan media dalam pembahasan peluang pengelolaan sampah.
Kolaborasi lintas sektor dinilai penting karena pemerintah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan publik dan pengawasan, sedangkan dunia usaha dapat berkontribusi melalui teknologi, investasi, serta operasional fasilitas.
Meski demikian, gagasan yang dibahas dalam pertemuan belum dapat disamakan dengan keputusan investasi atau kerja sama resmi. Penetapan mitra, lokasi fasilitas, nilai investasi, dan jadwal implementasi memerlukan konfirmasi serta dokumentasi tersendiri.
Pada akhirnya, keberhasilan teknologi pengolahan sampah perlu diukur dari jumlah sampah yang benar-benar tertangani, pengurangan residu yang masuk ke TPA, kualitas emisi, biaya pengolahan per ton, dan kepastian pasar bagi produk hasil pengolahan.
Jika terbukti layak secara teknis, ekonomis, dan lingkungan, teknologi termal serta RDF dapat menjadi pilihan yang dipertimbangkan dalam pengembangan sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Namun, penerapannya tetap harus berdasarkan kajian kelayakan dan pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan.* (dh)
MEDAN Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara, Berkat Kurniawan Laoli, mendukung permintaan keluarga Winda Lorenza agar dilakukan ekshumasi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggerebek kawasan Jalan Denai, Gang Jati, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, pada
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polda Sumatera Utara menyatakan akan mematuhi putusan hakim praperadilan yang mengabulkan sebagian permohonan anggota DPRD Sumut d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polisi menangkap seorang pemuda berinisial TSR (18) yang diduga terlibat dalam aksi pembegalan terhadap dua wanita di Jalan Yos Su
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Jalur pendakian Gunung Sibayak di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, ditutup sementar
PARIWISATA
SIMALUNGUN Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menyambut peresmian 232 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatera Utara sebaga
PEMERINTAHAN
MEDAN Dinas Kesehatan Kota Medan mengimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah menyusul kualitas udara yang ma
PERISTIWA
JAKARTA Penilaian masyarakat terhadap arah perjalanan bangsa Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalami penuru
NASIONAL
BINJAI Aksi demonstrasi yang menuntut perbaikan jalan rusak dan sejumlah persoalan lainnya di Kantor Wali Kota Binjai, Sumatera Utara, b
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap dua orang yang diduga terlibat dalam peredaran vape yang mengandung etom
HUKUM DAN KRIMINAL
