Febrie Adriansyah Ungkap Alasan Tinggalkan Jabatan Jampidsus, Siapa yang Memintanya Mundur?
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara (Sumut) meningkat empat kali lipat sepanjang 2026.
Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut mencatat delapan kejadian luar biasa (KLB) keracunan MBG hingga Oktober 2026, naik dibandingkan dua kejadian pada 2025.
Menyikapi peningkatan tersebut, Ombudsman mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi kinerja Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah Sumut-Aceh, terutama dalam mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia makanan MBG.Baca Juga:
Kepala Ombudsman RI Sumut, Herdensi Adnin, mengatakan evaluasi diperlukan untuk memastikan pengawasan berjalan secara sistematis, efektif, dan berkala.
Selain itu, evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan seluruh dapur menerapkan standar keamanan pangan dengan benar.
"Evaluasi ini menurut saya penting untuk dilakukan guna memastikan pengawasan terhadap SPPG berjalan sistematis, efektif dan berkala. Kemudian juga untuk melihat apakah standar keamanan pangan sudah diterapkan dengan baik dan benar di seluruh dapur," kata Herdensi, Rabu (14/10/2026).
Delapan kejadian keracunan tersebut tersebar di Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Mandailing Natal, Asahan, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Kota Medan, dan Kabupaten Karo.
Herdensi menilai kejadian berulang ini memprihatinkan.
Sebab, sebagian besar SPPG yang terlibat disebut telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Padahal, sertifikasi dan pelatihan bagi pekerja semestinya mendukung penerapan standar kebersihan serta keamanan pangan, mulai dari pengolahan hingga penyajian makanan.
Menurut Herdensi, berulangnya kasus keracunan mengindikasikan adanya persoalan dalam kepatuhan pengelola dapur.
Persoalan itu dapat berkaitan dengan pemilihan bahan baku, penyimpanan, hingga penyajian makanan kepada siswa.
"Kejadian keracunan yang kembali terulang menunjukkan kurangnya pengawasan atau monitoring secara berkala. Jadi sistem pengawasannya perlu dievaluasi kembali," tuturnya.
Berdasarkan penelusuran awal, Ombudsman menemukan indikasi kelalaian dalam pengelolaan bahan makanan di sejumlah lokasi.
Di Kabupaten Karo, misalnya, ikan sarden ditemukan tidak disimpan di dalam freezer.
Sementara di Kabupaten Asahan, terdapat indikasi nasi dan rendang disajikan kepada siswa dalam kondisi basi.
Herdensi menegaskan, bahan makanan yang berpotensi tidak layak dikonsumsi seharusnya tidak diolah maupun dibagikan kepada penerima manfaat.
"Jangan dipaksakan mengolahnya, lalu dibagikan ke siswa," ucapnya.
Temuan tersebut menjadi perhatian karena makanan yang dibagikan melalui program MBG harus memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
Bahan makanan yang tidak layak konsumsi berisiko menimbulkan gangguan kesehatan bagi siswa.
Herdensi juga menyoroti keterbatasan pengawasan yang dapat dilakukan Dinas Kesehatan setiap saat.
Karena itu, ia menilai BGN perlu memperkuat evaluasi terhadap KPPG Sumut-Aceh agar pemantauan terhadap dapur-dapur SPPG berlangsung efektif dan rutin.
Menurut Herdensi, program MBG merupakan program yang baik, tetapi pelaksanaannya harus didukung pengelolaan yang bertanggung jawab serta pengawasan keamanan pangan yang memadai.
BGN, kata dia, perlu memberikan perhatian lebih terhadap pelaksanaan program prioritas Presiden RI tersebut.
Pemenuhan kebutuhan gizi siswa harus berjalan beriringan dengan jaminan bahwa makanan yang dibagikan layak dan aman dikonsumsi.
"Sehingga program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi siswa, tetapi juga menjamin kelayakan dan keamanan makanan yang dibagikan," kata Herdensi.* (mi/ad)
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
BANDUNG Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenang pengalamannya menghadapi demonstrasi selama menjabat
POLITIK
DELI SERDANG Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang menggerebek tiga lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara (Sumut) meningkat empat kali lipat sepanjang 20
NASIONAL
MEDAN Kisruh pengelolaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AlHikmah Medan kembali mencuat. Persoalan tersebut mencakup status kepemimpi
NASIONAL
PEKANBARU Yayasan Jaga Riau Indonesia mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau dan Gubernur Riau segera mengambil langkah konkre
NASIONAL
MEDAN Kota Medan mengalami penurunan permukaan tanah sekitar 33 milimeter atau 3,3 sentimeter per tahun. Angka tersebut terungkap dalam
NASIONAL
JAKARTA Suroso Isnandar ditunjuk sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero), menggantikan Darmawan Prasodjo. Pergantian pimpinan perusahaan
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa Don Ritto alias Idon menilai jaksa penuntut umum (JPU) mencampuradukkan honorarium advokat, kegiatan bisnis, dan hubung
HUKUM DAN KRIMINAL