Rapor Merah 2 Tahun Prabowo-Gibran! Sederet Oknum Polisi, Jaksa & Hakim Terseret Korupsi

Pakar Soroti Integritas dan Lemahnya Pengawasan

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai berulangnya kasus yang melibatkan aparat penegak hukum berkaitan dengan dua persoalan utama, yaitu integritas individu dan sistem pengawasan yang belum efektif.

"Ada dua faktor penyebab yang dominan, yaitu personel pejabat aparat penegak hukum yang tidak berintegritas dan sistem pengawasan yang buruk, bahkan dalam beberapa kasus pengawas pun terlibat dalam kasus," kata Fickar, Rabu (14/10/2026).

Menurut Fickar, integritas menentukan bagaimana aparat menggunakan kewenangan yang dimiliki. Sementara itu, pengawasan berfungsi mendeteksi dan mencegah penyimpangan agar tidak berkembang menjadi pelanggaran yang lebih besar.

Ia menilai persoalan semakin rumit ketika pihak yang seharusnya mengawasi justru ikut terlibat dalam pelanggaran.

Fickar juga menyoroti budaya korupsi yang dinilainya telah mengakar di lingkungan tertentu. Menurutnya, pemberian sanksi berat belum tentu menimbulkan efek jera apabila tidak dibarengi perbaikan sistem dan pengawasan.

"Sudah terlanjur korupsi menjadi budaya. Meski sudah banyak yang dikenai sanksi berat, tetapi tidak punya efek jera pada pejabat lainnya, sehingga pengulangan bahkan dengan modus yang sama tetap terjadi," ujarnya.

Rekrutmen hingga Keteladanan Pimpinan Perlu Diperbaiki

Pemerhati kepolisian sekaligus mantan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti, menilai pembenahan aparat harus dimulai sejak proses rekrutmen.

Menurutnya, seleksi anggota kepolisian perlu diawasi secara ketat agar berlangsung bersih dan tidak diwarnai transaksi. Setelah itu, pendidikan serta pembinaan harus menanamkan nilai integritas, profesionalisme, dan sikap humanis.

Poengky juga menekankan pentingnya keteladanan pimpinan dalam mengawasi perilaku anggota. Apabila terjadi penyimpangan, pimpinan perlu ikut dievaluasi sesuai tanggung jawab pengawasannya.

Ia menyoroti praktik silent blue code, yakni sikap saling melindungi atau menutupi pelanggaran di antara anggota kepolisian.

"Seharusnya pimpinan berani memproses hukum anggota dengan hukum pidana, termasuk menjerat dengan pasal berlapis jika memang anggotanya melanggar," ujarnya.

Poengky turut mendorong penguatan pengawasan eksternal terhadap Polri melalui Kompolnas dan DPR agar melengkapi mekanisme pengawasan internal.

Tragedi di Tengah Duka: KPK Bongkar Skandal Korupsi Dana Darurat Bencana BNPB

Febrie Adriansyah Ungkap Alasan Tinggalkan Jabatan Jampidsus, Siapa yang Memintanya Mundur?

Sidang TPPU Febrie Adriansyah Memanas, Don Ritto Sebut Jaksa Campuradukkan Bisnis dan Honorarium Advokat

KPK Gelar Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Pemkot Tegal, Kegiatan Berlangsung Tertutup

KPK Sita Uang Rp3,3 Miliar, Emas, dan Kripto dalam OTT Kasus Dugaan Korupsi BNPB

Sestama BNPB Rustian Lolos dari Status Tersangka, KPK Ungkap Alasannya