Ingatkan Risiko Bumerang, Ketua Komisi III DPR Wanti-wanti RUU Perampasan Aset Tak Jadi Alat Politik Rezim

"Dan pada akhirnya menghancurkan kepercayaan pelaku ekonomi serta investor," imbuhnya.

Karena itu, Habiburokhman mengingatkan agar penyusunan RUU Perampasan Aset tidak hanya berfokus pada efektivitas pengembalian aset hasil tindak pidana. Kejelasan prosedur, independensi lembaga penegak hukum, pengawasan, dan perlindungan dari penyalahgunaan kewenangan juga perlu menjadi perhatian.

Pandangan tersebut disampaikan Habiburokhman sebagai peringatan agar aturan perampasan aset nantinya tidak menimbulkan persoalan hukum baru ketika diterapkan. Penilaian mengenai pengalaman negara-negara lain dalam pernyataannya menjadi bagian dari argumen yang dia sampaikan untuk menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penyusunan regulasi tersebut.* (k/dh)

Direktur TPL Anwar Lawden Ditangkap di Medan, Kejagung Usut Dugaan Korupsi Transfer Pricing Rugikan Negara Rp2 Triliun

Mahfud MD Blak-blakan! Minta Gibran Mundur dari Wapres: Lebih Terhormat ketimbang Dimakzulkan

Aksi Rico Waas Tabuh Gendang Buka Pekan Budaya Medan 2026: Ajak Warga Rawat Warisan Leluhur

Belajar dari Bappelitbangda Tangsel, Peserta PKP Dalami Kepemimpinan Berbasis Kinerja dan Inovasi SISTARI

DPR Ketok Palu UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Apa Saja yang Diatur?

Waspada Gelombang PHK APINDO Warning RUU Ketenagakerjaan Baru Tak Bebani Dunia Usaha