Rocky Gerung Ingatkan Mahasiswa: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Nalar Akademis, Bukan Algoritma Buzzer

MEDAN — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rocky Gerung, menegaskan bahwa kritik mahasiswa terhadap pemerintah harus disampaikan berdasarkan nalar akademis, bukan sekadar mengikuti pengaruh algoritma buzzer di media sosial.

Menurut dia, mahasiswa memiliki kemampuan berpikir mandiri untuk menilai kebijakan pemerintah dan menyampaikan kritik secara bertanggung jawab.

Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam seminar nasional bertajuk Algoritma Kesejahteraan: Menulis Ulang Kode Negara agar Bekerja untuk Rakyat di Universitas Negeri Medan (Unimed), Jumat, 23 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Kisah Tukang Botot di Medan, Berjuang Kuliahkan Anak hingga Terbantu Program Pemko

Dalam sesi diskusi, Rocky menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan Medan terpapar algoritma buzzer.

Ia menilai kemarahan mahasiswa terhadap persoalan pemerintahan merupakan hal yang wajar.

Namun, sikap kritis tersebut harus lahir dari pemikiran sendiri, bukan terbentuk semata-mata akibat pengaruh informasi di media sosial.

"Tidak mungkin Medan terpapar algoritma buzzer. Tadi dibuktikan bahwa kemarahan mahasiswa itu masuk akal. Cuma masalahnya, jangan kemarahan itu dihasilkan oleh algoritma buzzer. Mahasiswa punya otak sendiri, kemampuan untuk mengkritik Presiden Prabowo, menterinya, kabinetnya, segala macam itu, termasuk anggota DPR, dan itu yang memungkinkan kita bersikap-cakap," ujar Rocky, Jumat (23/10/2026).

Rocky kemudian menekankan pentingnya membangun kritik melalui pemikiran mandiri dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia memandang kampus sebagai ruang terbuka bagi mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan, menguji gagasan, dan menyampaikan pendapat tanpa rasa takut.

Menurut Rocky, kritik terhadap pemerintah seharusnya tidak didasarkan pada kepentingan tertentu, tekanan pihak lain, ataupun pola pikir yang menempatkan kekuasaan di atas kebebasan berpikir.

"Jadi, sekali lagi algoritma bernegara artinya hasilkan kritik melalui nalar akademis, bukan nalar buzzer, bukan nalar amplop, bukan nalar feodalisme. Mahasiswa enggak perlu izin bertanya, enggak ada, tanya saja itu" katanya.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kebebasan akademik dalam kehidupan kampus.

Mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mampu memeriksa kebenaran informasi, menguji kebijakan, dan menyampaikan pendapat berdasarkan alasan yang jelas.

Rocky juga menyoroti pentingnya keterbukaan dalam diskusi akademik.

Ia mengaku senang berada di Medan karena peserta seminar berani menyampaikan kritik kepadanya.

Menurut dia, diskusi yang sehat tidak seharusnya dipenuhi basa-basi.

Setiap pihak perlu memberikan ruang bagi orang lain untuk menyampaikan pendapat, sekaligus bersedia menanggapi kritik dengan argumentasi yang relevan.

"Jadi, sekali lagi saya senang ada di Medan, ada keterbukaan, enggak ada basa-basi mereka kritik saya kan. Tapi jangan juga saya basa-basi untuk tidak membalas kritik mereka, itu namanya percakapan akademis, ya. Di dalam percakapan akademis yang dipentingkan adalah argumen bukan sentimen" tuturnya.

Bagi Rocky, perbedaan pendapat merupakan bagian dari percakapan akademis.

Hal terpenting bukanlah kesamaan pandangan, melainkan kemampuan setiap pihak menjelaskan alasan, menyampaikan bukti, dan menanggapi pendapat secara terbuka.

Sementara itu, Rektor Unimed Baharuddin menilai kebebasan berpikir mahasiswa perlu terus ditumbuhkan, terutama dalam lingkungan akademik.

Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat.

Mahasiswa, menurut Baharuddin, perlu mampu membedakan informasi yang valid dengan informasi yang belum terverifikasi.

Kritik juga sebaiknya tidak berhenti pada identifikasi masalah, tetapi dilanjutkan dengan pemikiran konstruktif untuk mencari penyelesaian.

"Dalam berpikir, apalagi di tataran akademik, mahasiswa tidak boleh dibatasi. Namun, kritik yang disampaikan harus berdasarkan data dan fakta yang akurat, bukan informasi yang tidak valid. Kami berharap mahasiswa tidak hanya mampu mengidentifikasi persoalan, tetapi juga berpikir kritis dan konstruktif untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut," ujar Baharuddin.

Ia juga menekankan peran perguruan tinggi dalam membentuk mahasiswa yang mampu mengenali persoalan, melakukan penelitian, dan merancang solusi yang dapat diterapkan di tengah masyarakat.

Menurut Baharuddin, pembelajaran di kampus tidak cukup hanya berorientasi pada teori.

Mahasiswa juga perlu didorong untuk menghasilkan gagasan dan proyek yang dapat memberikan manfaat nyata bagi penyelesaian berbagai persoalan sosial.

Seminar nasional tersebut mengangkat tema algoritma kesejahteraan dan penyelenggaraan negara yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Forum ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk membahas kebebasan berpikir, kritik terhadap kebijakan publik, serta peran akademisi dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Pandangan Rocky Gerung dan Rektor Unimed Baharuddin sama-sama menempatkan nalar akademis sebagai unsur penting dalam diskusi publik.

Kritik terhadap pemerintah dinilai perlu disampaikan secara terbuka, tetapi tetap didukung data, fakta, dan argumentasi yang dapat diuji.

Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, kemampuan berpikir kritis menjadi penting agar mahasiswa tidak mudah terbawa opini yang belum terverifikasi.

Dengan demikian, kritik tidak hanya menjadi ungkapan ketidakpuasan, tetapi juga dapat membantu masyarakat memahami persoalan dan mendorong perbaikan kebijakan publik.
* (d/ad)

Kisah Tukang Botot di Medan, Berjuang Kuliahkan Anak hingga Terbantu Program Pemko

Samuel F. Silaen: Jangan Salahkan Aturan saat Menghadapi Masalah, Evaluasi Akar Persoalannya

PHSS Gelar Mini Soccer Bersama Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar, Perkuat Kemitraan Daerah

Goyang Syarat Pendidikan Gibran! Bonatua Silalahi Bawa Bukti Baru UTS Insearch Lapor ke Bawaslu

Dua Tahun Pemerintahan, Prabowo: Jangan Minder Lagi, Kita di Jalur yang Benar

Sentil Pihak yang Usik Ijazah Gibran, Jimly Asshiddiqie: Tak Mungkin Prabowo Pecat Wapresnya