Trump Perintahkan Penyelidikan Internal Terhadap Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pemerintahan Joe Biden

WHASINGTON DC  –Donald Trump, yang baru saja dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), segera mengeluarkan gebrakan besar dengan memerintahkan penyelidikan internal terhadap pemerintahan Joe Biden. Langkah ini diambil hanya dua jam setelah Trump resmi menjabat sebagai Presiden.

Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang mengarahkan Departemen Kehakiman dan Kantor Direktur Intelijen Nasional untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan “sensor kebebasan berpendapat” dan “persenjataan” penegakan hukum serta badan intelijen yang dilakukan oleh pemerintahan Biden. Trump menuduh pemerintah sebelumnya terlibat dalam kampanye sistematis untuk membatasi kebebasan politik lawan-lawan politiknya.

Perintah eksekutif Trump mencerminkan janji-janjinya selama kampanye untuk mengungkap dan membalas tindakan yang ia anggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintahan Biden. Trump menyoroti dugaan penyalahgunaan lembaga penegak hukum dan badan intelijen terhadap individu atau kelompok yang dianggap sebagai lawan politik.

“Rakyat Amerika telah menyaksikan pemerintahan sebelumnya terlibat dalam kampanye sistematis terhadap lawan-lawan politiknya, mempersenjatai kekuatan hukum dari berbagai lembaga penegak hukum Federal dan Komunitas Intelijen terhadap mereka yang dianggap sebagai lawan politik,” ujar Trump dalam salah satu pernyataan eksekutif tersebut.

Sebelumnya, dalam pidato perdananya sebagai Presiden, Trump juga menyindir Biden atas penanganan krisis domestik, kebijakan imigrasi, dan pengampunan yang diberikan kepada anaknya, Hunter Biden, yang terjerat kasus pajak dan kepemilikan senjata api.

Trump juga membatalkan sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Biden, seperti pencabutan Kuba dari daftar negara pendukung terorisme dan kebijakan terkait pemukiman Yahudi di Tepi Barat, Palestina.

Trump telah menyatakan bahwa langkah-langkah tersebut adalah bagian dari upayanya untuk mengembalikan kekuasaan kepada rakyat Amerika dan memperbaiki kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan negara.

(N/014)