JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memulai penyelidikan terkait dugaan korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, pada konferensi pers di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Setyo mengungkapkan bahwa KPK telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) sebagai langkah awal dalam proses hukum terkait perkara tersebut.
Meski demikian, Setyo belum mengungkapkan siapa saja yang menjadi tersangka dalam kasus ini.
KPK akan memberikan informasi lebih lanjut tentang konstruksi perkara ini pada konferensi pers selanjutnya.
BENER MERIAH Sebanyak 135 Reje Kampung (Kepala Desa) terpilih periode 20262032 resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya dalam pro
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) resmi meluncurkan rangkaian Bulan Koperasi sebagai pe
NASIONAL
JAKARTA Takhta Suci Vatikan resmi menunjuk Mgr. Walter Erbi sebagai Nunsius Apostolik atau Duta Besar Vatikan untuk Republik Indonesia.
NASIONAL
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) mantan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Samosir, Agust Fitri Karokar
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menghadiri acara syukuran Hari Bhayangkara ke80 yang digelar di Aula Polres Simalungu
PEMERINTAHAN
MADINA Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menindak tegas aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kota
PEMERINTAHAN
MEDAN Prasasti Kota Tangguh yang memuat nama 98 wali kota seIndonesia diresmikan di Taman Cadika, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (
PEMERINTAHAN
MEDAN Sebanyak 98 wali kota dari seluruh Indonesia mengikuti kegiatan senam pagi bersama di Taman Hutan Kota Cadika, Medan, Sumatera Uta
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Polemik dugaan intimidasi terhadap jurnalis Babel Aktual yang menyeret nama pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanw
PEMERINTAHAN
SURABAYA Direktorat Jenderal Imigrasi menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat integritas dan pencegahan praktik
NASIONAL
