BATUBARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batubara memastikan akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp165,9 miliar yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batubara.
Dana tersebut penggunaannya diatur berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ. Dalam proses penetapannya, DPRD Batubara mengaku tidak turut membahas secara langsung penggunaan dana tersebut bersama pihak eksekutif.
Ketua DPRD Batubara, Syafii, saat dikonfirmasi Waspada.id, Rabu (26/8/2026), menjelaskan bahwa pihak eksekutif telah menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD terkait perubahan APBD pada 11 Agustus 2026 lalu.Baca Juga:
Menurut Syafii, posisi DPRD dalam hal ini hanya menerima pemberitahuan terkait masuknya anggaran TKD dalam perubahan APBD. DPRD belum melakukan pembahasan secara khusus mengenai rincian penggunaannya.
"Jadi, posisinya DPRD Batubara hanya menerima pemberitahuan dari eksekutif, tidak turut membahas penggunaannya dan TKD itu dicantumkan di perubahan. Saat ini belum kami bahas, jadi saya belum bisa menjawab soal penggunaan TKD itu," ujar Syafii.
Meski tidak terlibat langsung dalam pembahasan penggunaan dana tersebut, Syafii menegaskan DPRD tetap memiliki fungsi pengawasan. Pengawasan akan dilakukan untuk memastikan anggaran digunakan sesuai dengan peruntukan, petunjuk teknis (juknis), maupun petunjuk pelaksanaan (juklak) yang telah ditetapkan.
"Walaupun kami tidak ikut membahas penggunaannya, DPRD tetap akan menjalankan fungsi pengawasan. Kalau ada penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan juknis maupun juklak, tentu akan kami awasi," tegasnya.
Dinas PUTR Dapat Alokasi Terbesar
Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Batubara Nomor 15 Tahun 2026, dana TKD tersebut dialokasikan kepada 17 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Batubara.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) menjadi OPD dengan alokasi TKD terbesar, yakni mencapai Rp87.016.488.766.
Selanjutnya, alokasi terbesar kedua diberikan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) sebesar Rp16.547.102.000.
Sementara itu, Dinas Kesehatan PPKB memperoleh alokasi sebesar Rp14.837.390.880, disusul Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebesar Rp8.624.474.672.
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi III DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset rampung dan disahkan dalam Rapat Paripurna
NASIONAL
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akan membacakan putusan praperadilan jilid II terkait penetapan tersangka mantan Jampidsus
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Kepala Kantor Bea dan Cukai Kediri, Gatot Heroe Hernanda. Gatot ditahan setelah menjala
HUKUM DAN KRIMINAL
NAGEKEO Momen Momensantai terjadi saat Presiden Prabowo Subianto mengunjungi posko pengungsian korban gempa Magnitudo 7,7 di Lapangan Berd
NASIONAL
NAGEKEO Presiden Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa kepada warga Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang kehilangan anggota keluar
NASIONAL
JAKARTA Meta mengungkap penyebab sejumlah akun WhatsApp pengguna di Indonesia mengalami pemblokiran massal. Perusahaan induk WhatsApp itu
NASIONAL
JAKARTA Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengungkap salah satu temuan dalam investigasi kecelakaan kereta rel listrik (KRL)
PERISTIWA
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR siap menerima aspirasi masyarakat yang akan disampaikan melalui aksi demonstrasi pada Ka
NASIONAL
NAGEKEO Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan terus menangani dampak gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT). Pra
NASIONAL
