Istana Tegaskan Tak Ada Reshuffle Agustus, Kabar Menteri PU Dody Hanggodo Dicopot Dibantah
JAKARTA Istana Kepresidenan membantah kabar yang menyebut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo akan dicopot dari jabatannya dalam p
PEMERINTAHAN
MEDAN -Pertamina Patra Niaga Sumbagut memberikan respons terhadap penangkapan oknum yang terlibat dalam kasus penyelewengan solar subsidi di Medan.
Pihak Pertamina memastikan siap memberikan data yang dibutuhkan oleh Polda Sumut untuk membantu mengungkap kasus tersebut yang merugikan masyarakat.
Area Manager Communication Relation & CSR Sumbagut, Susanto August Satria, mengatakan bahwa jika Polda Sumut membutuhkan keterangan, pihaknya siap memberikan bantuan.
"Kami memastikan kalau ada Polda Sumut memerlukan keterangan dari kami, kami siap membantu dan memberikan keterangan untuk ungkap kasus ini karena merugikan masyarakat," ujar Satria, Rabu (5/3/2025).
Terkait dengan kemungkinan adanya pencurian data dari pihak pelaku, Satria menyebut bahwa proses penyidikan masih berjalan.
Namun, ia menjelaskan bahwa pembelian solar subsidi kini menggunakan sistem barcode yang memungkinkan Pertamina untuk melacak jika ada penyalahgunaan.
"Jika ada penyalahgunaan dari barcode, kami bisa melacaknya," ujar Satria.
Lebih lanjut, Satria menyebut bahwa Pertamina akan memblokir barcode yang digunakan oleh pelaku untuk mencegah kecurangan lebih lanjut.
"Kami bisa blokir nomor-nomor barcode atas permintaan Polda untuk mencegah adanya kecurangan yang terulang," jelasnya.
Sistem barcode yang terintegrasi dengan plat nomor polisi memudahkan pihak Pertamina untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan.
Kasus penyelewengan solar subsidi ini terungkap setelah Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut mengamankan dua orang pelaku, yaitu sopir dan kernet, yang diduga memodifikasi kendaraan mereka untuk menampung solar subsidi secara ilegal.
JAKARTA Istana Kepresidenan membantah kabar yang menyebut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo akan dicopot dari jabatannya dalam p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan dirinya sebagai te
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku prihatin atas kembali terjeratnya kepala daerah dalam operasi tangkap tan
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengaku heran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026), sebagai bagian dari ev
NASIONAL
LOMBOK BARAT Nama Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), menjadi sorotan publik setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yan
NASIONAL
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo membuka peluang kembali mengajukan praperadilan jilid IV terkait penetapan dirinya sebagai tersangka
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, pada S
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menargetkan sebanyak 30.000 Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes) Merah Putih telah beroperasi hingga a
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memilih irit bicara usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak meninda
NASIONAL