Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
JAKARTA -Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) menjatuhkan sanksi tegas kepada PSSI akibat dugaan tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh suporter Timnas Indonesia saat laga kontra Bahrain dalam lanjutan Ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), 25 Maret 2025 lalu.
Anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, dalam pernyataan resminya pada Minggu (11/5), menyebut FIFA memberikan dua jenis sanksi utama kepada Indonesia.
"Yang pertama, PSSI didenda sebesar Rp 400 juta lebih. Yang kedua, saat melawan China nanti, sekitar 15 persen kursi – khususnya di tribune utara dan selatan – harus ditutup," ujar Arya.
Sanksi Akibat Seruan Xenofobia di Tribun
Menurut laporan FIFA, aksi xenofobia terjadi pada menit ke-80 di sektor 19. Sekitar 200 suporter meneriakkan slogan diskriminatif terhadap tim tamu, Bahrain. Tribun utara (yang biasa diisi La Grande Indonesia) dan tribun selatan (Ultras Garuda) disebut sebagai sektor paling aktif dalam insiden tersebut.
"FIFA mengidentifikasi kejadian ini sebagai bentuk ujaran kebencian. Ini melanggar nilai-nilai inti FIFA seperti kesetaraan dan saling menghormati," jelas Arya.
Masih Ada Harapan GBK Penuh
Meski harus menutup 15 persen kursi, FIFA memberikan opsi kepada PSSI untuk tetap mengisi sektor tersebut dengan kelompok tertentu, seperti komunitas antidiskriminasi, pelajar, perempuan, atau keluarga.
"Mereka harus membawa pesan positif seperti spanduk anti-diskriminasi. PSSI juga diminta membuat rencana komprehensif untuk melawan diskriminasi di sepak bola Indonesia," lanjut Arya.
PSSI diberi waktu hingga 10 hari sebelum laga melawan China pada 5 Juni untuk mengirim rencana tempat duduk ke FIFA.
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL