Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
JAKARTA — Keputusan Komite Olimpiade Internasional (IOC) melarang Indonesia menjadi tuan rumah ajang Olimpiade menuai gelombang reaksi dari publik tanah air.
Larangan tersebut dikeluarkan usai Indonesia menolak pemberian visa bagi atlet Israel yang akan berlaga di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025.
Dalam pernyataan resminya, Komite Eksekutif IOC menegaskan empat keputusan penting, salah satunya adalah menghentikan seluruh dialog dengan Komite Olimpiade Nasional Indonesia (NOC Indonesia) terkait penyelenggaraan berbagai ajang Olimpiade di masa mendatang.Baca Juga:
"Mengakhiri segala bentuk dialog dengan Komite Olimpiade Nasional Indonesia (NOC) mengenai penyelenggaraan Olimpiade, Olimpiade Remaja, ajang Olimpiade, atau konferensi di masa mendatang hingga pemerintah Indonesia memberikan jaminan memadai kepada IOC bahwa mereka akan mengizinkan akses ke Indonesia bagi semua peserta, tanpa memandang kewarganegaraan," demikian pernyataan resmi IOC.
Selain itu, IOC juga meminta seluruh federasi internasional untuk tidak menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah kejuaraan internasional hingga pemberlakuan sanksi dicabut.
IOC menilai kebijakan penolakan visa terhadap atlet Israel bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dalam olahraga internasional. Sikap tersebut dianggap tidak sesuai dengan semangat netralitas dan persaudaraan global yang diusung Olimpiade.
Keputusan ini langsung memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Di media sosial, tagar #BoycottIOC dan #StandWithPalestine ramai diperbincangkan.
Banyak warganet menilai keputusan IOC tidak adil dan menutup mata terhadap agresi Israel terhadap rakyat Palestina.
"Kalian aib dunia. Rusia dikucilkan karena membunuh warga sipil, tapi Israel membunuh siapa pun yang mereka mau. Sudah jelas siapa yang mendukung kalian. Kami, rakyat bebas, akan melakukan apa saja agar dunia melupakan Olimpiade," tulis salah satu netizen dengan nada marah.
Netizen lain juga menuding IOC bersikap hipokrit. "Memalukan, IOC. Kalian melarang Rusia dan Belarusia, tapi membela Israel. Kalau atlet mewakili negara yang melakukan genosida, seharusnya mereka juga ditolak," tulis akun lain di X (Twitter).
Tak sedikit pula yang menyerukan agar Indonesia menghidupkan kembali ajang Games of New Emerging Forces (GANEFO), kompetisi olahraga internasional yang lahir di era Presiden Soekarno sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi Barat dalam olahraga dunia.
"Kami tak peduli karena kami punya GANEFO," tulis seorang pengguna media sosial yang mengutip semangat anti-imperialisme Bung Karno.
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL