Febrie Adriansyah Ungkap Alasan Tinggalkan Jabatan Jampidsus, Siapa yang Memintanya Mundur?
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
Paradoks Kebijakan Pertahanan Indonesia: Investasi Besar di Tengah Minimnya Ancaman Nyata
Di balik kemitraan strategis yang ditegaskan, terungkap paradoks geopolitik signifikan dalam kebijakan pertahanan Indonesia. Indonesia gencar mengakuisisi alutsista modern bernilai sangat besar (kontrak Rafale $8,1 miliar, potensi kapal selam Scorpene).
Namun, perkiraan geopolitik menunjukkan peluang serangan militer asing berskala besar terhadap wilayah Indonesia dalam jangka 5, 10, 15, bahkan 20 tahun mendatang sangat rendah.
Mengapa Indonesia menginvestasikan triliunan rupiah pada alutsista tampaknya tidak relevan dengan ancaman langsung ini? Beberapa kemungkinan dapat diidentifikasi.
Pertama, Konstruksi Ancaman Abstrak (Geopolitik Kritis). Ini mungkin merefleksikan konstruksi ancaman lebih abstrak, 'ketidakpastian global' atau kebutuhan 'proyeksi kekuatan regional'.
Persaingan kekuatan besar (AS vs China) menciptakan lingkungan tidak stabil. Akuisisi alutsista bisa menjadi sinyal Indonesia memiliki kemampuan mempertahankan kepentingannya, bertindak sebagai bentuk deterensi atau menjaga 'daya tawar'.
Kedua, Ambisi Regional dan Prestise (realisme). Pembelian alutsista canggih juga didorong keinginan meningkatkan prestise dan status Indonesia sebagai kekuatan regional. Memiliki teknologi militer mutakhir memperkuat posisi tawar dalam diplomasi.
Indonesia tidak memiliki musuh bebuyutan konvensional diprediksi melancarkan invasi jangka panjang. Ketegangan di Laut China Selatan, signifikan, lebih bersifat konflik maritim dan sengketa kedaulatan parsial, bukan ancaman invasi teritorial.
Kekhawatiran analis Indonesia tentang China pada umumnya bukan invasi militer konvensional. Kecuali kooptasi halus disalurkan terutama dalam bungkusan retorika dan mekanisme Belt and Road Initiative (BRI).
BRI ialah proyek infrastruktur global bertujuan meningkatkan konektivitas antara Tiongkok dan berbagai kawasan. Negara-negara tetangga di ASEAN memiliki hubungan umumnya kooperatif.
Paradoks ini semakin tajam dibandingkan visi pertahanan Indonesia berorientasi kesejahteraan. Konsep ini menyiratkan sumber daya pertahanan mestinya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup rakyat.
Namun, pembelian alutsista bernilai puluhan triliun rupiah memunculkan pertanyaan kritis tentang disproporsi alokasi sumber daya. Sumber daya ini dapat dialihkan untuk investasi lebih langsung berkontribusi pada kesejahteraan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur berkelanjutan, atau pengembangan teknologi sipil.
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
BANDUNG Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenang pengalamannya menghadapi demonstrasi selama menjabat
POLITIK
DELI SERDANG Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang menggerebek tiga lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara (Sumut) meningkat empat kali lipat sepanjang 20
NASIONAL
MEDAN Kisruh pengelolaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AlHikmah Medan kembali mencuat. Persoalan tersebut mencakup status kepemimpi
NASIONAL
PEKANBARU Yayasan Jaga Riau Indonesia mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau dan Gubernur Riau segera mengambil langkah konkre
NASIONAL
MEDAN Kota Medan mengalami penurunan permukaan tanah sekitar 33 milimeter atau 3,3 sentimeter per tahun. Angka tersebut terungkap dalam
NASIONAL
JAKARTA Suroso Isnandar ditunjuk sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero), menggantikan Darmawan Prasodjo. Pergantian pimpinan perusahaan
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa Don Ritto alias Idon menilai jaksa penuntut umum (JPU) mencampuradukkan honorarium advokat, kegiatan bisnis, dan hubung
HUKUM DAN KRIMINAL