Febrie Adriansyah Ungkap Alasan Tinggalkan Jabatan Jampidsus, Siapa yang Memintanya Mundur?
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
Paradoks utamanya ialah opportunity cost dari pengadaan alutsista ini. Setiap dolar dihabiskan untuk jet tempur atau kapal selam ialah dolar tidak dapat diinvestasikan dalam mitigasi perubahan iklim (di negara kepulauan rentan), peningkatan kualitas SDM, atau pengentasan kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural masih masalah fundamental di Indonesia dan memiliki akar menyejarah sejak bangsa-bangsa Eropa bercokol sebagai penjajah di sini.
Jika ancaman konvensional rendah, investasi besar dalam hard power mungkin tidak seefisien investasi dalam soft power atau kapasitas adaptif terhadap tantangan abad ke-21 (keamanan siber, pandemi, bencana alam).
Meskipun ada klaim transfer teknologi, sejauh mana ini benar-benar mendorong kemandirian industri pertahanan dan menciptakan lapangan kerja masih perdebatan. Analisis sumber bahkan menafsirkan pengadaan ini ironi, Indonesia mensubordinasikan diri demi kepentingan bisnis mantan penjajah, mengabaikan 'luka sejarah' dan prioritas pengentasan kemiskinan struktural.
Kesimpulan Kritis
Kunjungan Presiden Macron ke Indonesia merefleksikan dinamika geopolitik global kompleks. Prancis memperkuat posisi di Indo-Pasifik melalui kerja sama pertahanan dan ekonomi.
Ini langkah pragmatis memproyeksikan kekuatan (realisme), sekaligus menekankan potensi keuntungan bersama melalui kerja sama (Liberalisme). Geopolitik Kritis membantu memahami narasi dan identitas membentuk kebijakan luar negeri.
Namun, kunjungan ini memiliki paradoks signifikan dalam kebijakan pertahanan Indonesia: pengadaan alutsista canggih biaya besar di tengah rendahnya perkiraan ancaman militer konvensional.
Ini memunculkan pertanyaan serius tentang efisiensi alokasi sumber daya dan komitmen terhadap visi pertahanan berorientasi kesejahteraan. Justifikasi sebagai deterensi dan peningkatan prestise regional (realisme), ia membawa opportunity cost besar bagi pembangunan sosial dan ekonomi.
Untuk masa depan, Indonesia perlu merumuskan strategi pertahanan lebih holistik dan realistis. Strategi ini mengintegrasikan tidak hanya ancaman militer konvensional terbatas, tetapi juga keamanan non-tradisional, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Kemitraan strategis dengan negara-negara seperti Prancis perlu diseimbangkan kebutuhan domestik dan visi jangka panjang Indonesia.*
Penulis dosen FISIP UMSU, Medan
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
BANDUNG Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenang pengalamannya menghadapi demonstrasi selama menjabat
POLITIK
DELI SERDANG Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang menggerebek tiga lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara (Sumut) meningkat empat kali lipat sepanjang 20
NASIONAL
MEDAN Kisruh pengelolaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AlHikmah Medan kembali mencuat. Persoalan tersebut mencakup status kepemimpi
NASIONAL
PEKANBARU Yayasan Jaga Riau Indonesia mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau dan Gubernur Riau segera mengambil langkah konkre
NASIONAL
MEDAN Kota Medan mengalami penurunan permukaan tanah sekitar 33 milimeter atau 3,3 sentimeter per tahun. Angka tersebut terungkap dalam
NASIONAL
JAKARTA Suroso Isnandar ditunjuk sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero), menggantikan Darmawan Prasodjo. Pergantian pimpinan perusahaan
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa Don Ritto alias Idon menilai jaksa penuntut umum (JPU) mencampuradukkan honorarium advokat, kegiatan bisnis, dan hubung
HUKUM DAN KRIMINAL