Sekolah Lima Hari di Sumut: Simbol Gagah Kebijakan yang Belum Siap

Oleh: Partaonan Harahap, ST.MT

SEKOLAH lima hari telah menjadi isu hangat di Sumatera Utara (Sumut) sejak pemerintah provinsi mengumumkan rencana penerapannya mulai tahun ajaran 2025/2026.

Kebijakan yang diklaim sebagai bagian dari visi Gubernur Sumut ini, menimbulkan perdebatan luas di kalangan pendidik, pemerhati pendidikan, dan masyarakat umum.

Baca Juga:

• Sekolah Lima Hari Akan Diterapkan di Sumut, Abyadi Siregar Tertawa Lebar: Alasannya Lawak-lawak
• Bobby: Penggarap Belajar dari PTPN, Abyadi: Puluhan Tahun PTPN Telantarkan Tanah HGU

Di tengah upaya mewujudkan efisiensi waktu belajar dan meningkatkan kualitas pendidikan, muncul pertanyaan besar: apakah kebijakan ini benar-benar siap untuk diterapkan secara menyeluruh? Ataukah ia hanya simbol gagah dari sebuah visi politik yang belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan pendidikan di Sumut?

Pemerintah daerah menyatakan bahwa, penerapan sistem lima hari sekolah akan didukung oleh kajian teknis dan dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub). Namun, sejauh ini, pernyataan tersebut belum dibarengi dengan pemaparan rinci tentang kesiapan infrastruktur, strategi pelaksanaan di berbagai tipe sekolah, atau metode pengawasan dan evaluasi yang akan diterapkan.

Baca Juga:

• KPK Didesak Usut Kerjasama Proyek Kota Deli Megapolitan yang Berpotensi Rugikan PTPN
• Simak, Ini Pelanggaran Membangun Ruko/Rumah Mewah di Lahan HGU

Banyak pihak menilai bahwa langkah tersebut terlalu tergesa-gesa dan tidak mempertimbangkan realitas lapangan yang kompleks dan sangat bervariasi. Realitas di banyak sekolah di Sumut, terutama di daerah pinggiran dan pedalaman, menunjukkan kesenjangan fasilitas yang mencolok.

Sekolah-sekolah ini masih bergumul dengan keterbatasan guru, sarana belajar yang minim, serta akses yang sulit. Di daerah-daerah tersebut, menambah jam belajar bukan hanya soal administrasi waktu, tetapi menyangkut beban tambahan bagi siswa dan guru yang mungkin sudah harus menempuh perjalanan jauh untuk sampai ke sekolah.

Apakah mereka bisa bertahan di sekolah hingga sore hari dengan kondisi seperti itu? Apakah pemerintah sudah memetakan tantangan tersebut secara menyeluruh?

Kebijakan yang Tidak Menyentuh Akar Masalah

Kebijakan ini mungkin dilandasi oleh niat baik. Tetapi perlu diingat bahwa visi politik tidak boleh mengabaikan realitas pendidikan. Banyak sekolah di Sumut yang masih berkutat pada masalah dasar, seperti kekurangan guru dan kondisi infrastruktur yang belum memadai.

Di tengah beerbagai masalah itu, maka saat ini yang perlu adalah kebijakan yang realistis dan kontekstual. Bukan sekadar normatif dan seragam di atas kertas.

Di sisi lain, para guru mengungkapkan kegelisahan yang sama. Hingga kini, belum ada pelatihan teknis yang diberikan untuk mendukung perubahan sistem tersebut.

Belum ada petunjuk implementasi yang jelas tentang bagaimana kurikulum akan disesuaikan, bagaimana jadwal guru akan diatur ulang, dan apakah akan ada kompensasi atas beban kerja tambahan yang muncul.

Ketiadaan arahan teknis ini membuat para pendidik merasa diabaikan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap pekerjaan mereka.

Kritik juga datang dari pengamat kebijakan publik seperti Abyadi Siregar, Direktur MATA Pelayan Publik, yang menyayangkan langkah top-down dalam penerapan kebijakan ini. Menurutnya, sebuah kebijakan besar seperti ini seharusnya didahului oleh uji coba terbatas di beberapa sekolah dengan karakteristik berbeda.

Dari uji coba tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem, serta melakukan penyempurnaan sebelum memberlakukan kebijakan secara serentak. Ia menambahkan bahwa kebijakan pendidikan seharusnya lahir dari kebutuhan nyata dan aspirasi pelaku pendidikan, bukan hanya karena ingin menunjukkan capaian politis dalam visi kepala daerah.

Antara Niat Baik dan Risiko Implementasi

Kebijakan sekolah lima hari memang telah diterapkan di beberapa daerah di Indonesia dengan hasil yang beragam. Ada yang berhasil karena ditopang oleh infrastruktur yang memadai, dukungan masyarakat, serta sistem pengawasan dan evaluasi yang kuat.

Namun, ada pula yang menimbulkan masalah baru. Seperti kelelahan siswa, kebosanan dalam belajar, dan penurunan interaksi sosial di luar sekolah. Keberhasilan implementasi sistem ini sangat bergantung pada kesiapan teknis dan budaya sekolah setempat. Jika diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan konteks lokal, kebijakan ini berpotensi memperlebar ketimpangan antarsekolah.

Selain itu, perlu dipikirkan pula dampak jangka panjang terhadap kualitas pendidikan. Penambahan jam belajar tidak otomatis meningkatkan mutu pembelajaran.

Yang lebih penting adalah bagaimana waktu yang tersedia digunakan secara efektif, dengan metode pembelajaran yang tepat, guru yang kompeten, dan dukungan sarana yang memadai. Jika tidak, waktu belajar yang lebih panjang justru bisa menjadi beban tambahan yang tidak produktif, baik bagi siswa maupun guru.

Dalam konteks ini, kebijakan lima hari sekolah tampaknya masih terlalu prematur jika diterapkan secara serentak tanpa pengujian sistemik dan kesiapan menyeluruh.

Banyak daerah di Sumut yang memiliki kondisi geografis dan sosial ekonomi yang sangat berbeda. Sekolah di perkotaan mungkin lebih siap dalam hal sarana dan prasarana. Sementara sekolah di daerah terpencil masih kesulitan dalam hal akses, tenaga pendidik, dan bahkan listrik.

Perbedaan ini seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam menyusun kebijakan pendidikan. Pendekatan kebijakan yang berbasis data dan riset lapangan menjadi keharusan jika pemerintah ingin benar-benar menghadirkan perubahan yang substantif dalam dunia pendidikan.

Reformasi Pendidikan Harus Inklusif dan Bertahap

Tidak dapat dipungkiri bahwa Sumut memang membutuhkan reformasi di bidang pendidikan. Namun, reformasi yang ideal adalah reformasi yang dirancang secara inklusif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan berbasis pada data serta kondisi nyata di lapangan.

Reformasi bukan hanya tentang mengganti sistem, tetapi tentang membangun sistem yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan yang ada. Sayangnya, kebijakan sekolah lima hari ini terkesan lebih sebagai simbol gagah dari visi kepala daerah, ketimbang sebagai solusi strategis atas problematika pendidikan Sumut.

Dibutuhkan pendekatan bertahap yang memungkinkan adaptasi yang wajar dari seluruh elemen pendidikan. Pemerintah perlu menetapkan pilot project di sekolah-sekolah dengan tingkat kesiapan yang tinggi, lalu mengevaluasi implementasinya secara menyeluruh. Hasil evaluasi ini harus menjadi dasar dalam memformulasikan kebijakan yang lebih luas dan aplikatif.

Selain itu, pelatihan guru, penyusunan modul pembelajaran yang sesuai, serta dukungan psikologis bagi siswa juga harus menjadi bagian integral dari proses perubahan sistem pendidikan ini.

Kebijakan pendidikan harus berdiri di atas fondasi kebijaksanaan, bukan sekadar semangat transformasi. Harus ada komitmen untuk mendengarkan suara guru, memahami keterbatasan siswa, dan merespons dinamika masyarakat secara arif.

Di tengah semangat pembaruan yang dicanangkan pemerintah daerah, masyarakat berharap agar kebijakan ini tidak dijadikan ajang unjuk kekuasaan administrative. Melainkan benar-benar diarahkan untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan adil.

Waktu akan menjadi saksi: apakah sekolah lima hari di Sumut akan menjadi tonggak kemajuan atau sekadar kebijakan yang tergesa dan tak berjejak. Jika yang terjadi adalah yang terakhir, maka yang terabaikan bukan hanya realitas sekolah, tetapi masa depan generasi penerus Sumut sendiri.*

Penulis adalah Ketua Asosiasi Alumni Teknologi Teladan Medan (AATT), Sekretaris LPCR-PM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumut dan Dosen Fakultas Teknik UMSU