Baca Juga:
Disamping itu, diperkirakan ada penerimaan sebesar Rp 473.295.918.241 atau 100,06 persen dari yang direncanakan sebelumnya Rp 473.000.000.000 dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya.
Ini dikhawatirkan akan dipergunakan pada saat menjelang akhir tahun, meskipun anggaran juga diperkirakan akan terjadi SILPA tahun ini dalam kondisi politik dan pemanfaatan anggaran belanja publik yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik kelompok dan fihak tertentu melalui perpanjangan tangan "mafia anggaran" di Aceh.
Baca Juga:
Hal ini tidak semstinya berlangsung jika fungsi legislacy, angaran (budget) dan pengawasan (control) dapat dimaksimalkan oleh legislatif.
Bahwasanya, dari anggaran tersebut, artinya, Pemerintah Aceh telah mendapatkan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 7,5 triliun lebih dan yang sudah dihabiskan Rp 6,7 triliun lebih. Sehingga, Pemerintah Aceh masih memiliki anggaran sebesar Rp 778 miliar lebih.
Seandainya hal ini tidak mendapatkan pengawasan atau kontrol yang ketat dari DPRA dan pihak terkait sebagai pengawasan anggaran atau uang negara yang juga berasal dari rakyat, dapat dipastikan bahwa uang dan dana tersebut dimanfaatkan, dirampok dan dikorupsi dengan menggunakan tangan-tangan kotor yang ada di Pemerintah Aceh, sehingga sama sekali rakyat Aceh tidak mendapatkan manfaat secara ekonomi dan stimulus makroekonomi dari dana yang berasal dari pusat, dan juga dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu dengan cara yang jahat dan konspirasi politik elite politik Aceh dan beberapa antek yang ikut terlibat.
Kemudian dari yang sementara itu, sisa anggaran pendapatan dari pemerintah pusat ke pemerintah Aceh sebesar Rp 3,48 triliun lebih, ini segera diselesaikan sisa sekitar 2,5 bulan ke depan sampai tahun anggaran 2024.
Ini juga telah menjadi incaran orang, elite dan kelompok tertentu untuk digunakan program dan proyek serta pengadaan barang dan jasa dibawah kendali "Agen anggaran, karena mereka melakukan lobby sampai ke pusat.
Hal yang sangat praktis dilakukan adalah, program pelatihan serta peningkatan kapasitas pegawai negeri sipil dan aparatur sipil negara (PNS/ASN) di Pemerintahan Aceh, juga seluruh Aceh sehingga penginapan dan hotel-hotel telah penuh dengan pesanan.
JAKARTA PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) nasional tetap dalam kondisi aman meskipun situasi geopolitik
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa kisruh administrasi empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utar
Nasional
TAPTENG Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar Apel Hari Kesadaran Nasional yang dirangkaikan dengan penyerahan 386 Surat Keputusan
Pemerintahan
TAPTENG Dua anggota DPRD Tapanuli Tengah dari Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden RI Prabowo Subianto
Nasional
ACEH Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar, menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang menetapkan empat pulau sengketaPulau Pa
Nasional
Padang Lawas Utara Kepolisian Resor Tapanuli Selatan melalui Tim Satresnarkoba berhasil mengungkap jaringan pengedar narkoba antar kabup
Hukum dan Kriminal
TAPSEL Dua pria termasuk seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Padang Bolak, Polres Tapanuli Selatan, dalam r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya berhasil mengungkap kasus peretasan email oleh sindikat internasional yang mengakibatkan kerugian seb
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Malik Musa, SH, M.Hum, menyampaikan apresiasi tinggi atas keputusan Presiden RI Prabow
Nasional
SERANG Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Cilegon menuntut hukuman mati terhadap tiga terdakwa dalam kasus pembunuhan keji terhadap
Hukum dan Kriminal
