Pulau Dikembalikan, Tapi Permainan Baru Dimulai

Oleh:Nursanjaya Abdullah

Kabar bahwa empat pulau, yaitu Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Tokong Malelo, dikembalikan kepada Aceh patut disyukuri. Tapi euforia ini tidak boleh membutakan mata kita dari kemungkinan bahwa sesungguhnya permainan baru justru sedang dimulai.

Alih-pindah wilayah, kemudian dikembalikan seolah-olah karena "kesadaran konstitusional", sejatinya bisa dibaca sebagai manuver taktis kekuasaan, bukan bentuk ketulusan. Proses ini mengandung banyak pesan simbolik sekaligus ancaman terselubung terhadap kedaulatan administratif dan politik Aceh sebagai daerah yang memiliki status istimewa.

Baca Juga:

• ICMI Aceh : Pelajaran Penting dari Kebijakan Presiden Prabowo
• Rektor UNMUHA, Ketua ICMI, dan Tokoh Singkil Apresiasi Keputusan Presiden Prabowo Kembalikan 4 Pulau ke Aceh

Pertama-tama, kita patut bertanya: mengapa pulau itu diambil diam-diam, dan mengapa dikembalikan begitu cepat setelah protes publik?

Jawabannya mungkin tidak ada dalam dokumen resmi, tapi terlihat jelas dalam pola. Ini bisa jadi adalah pengujian kekuatan sipil dan politik Aceh. Pemerintah pusat sedang menakar:

Baca Juga:

• Presiden Akan Putuskan Status 4 Pulau Aceh-Sumut, PCO: Keputusan Bersifat Mengikat!
• IMM Aceh dan OKP/BEM Gelar Aksi "Selamatkan Aceh", Desak Kembalikan Kedaulatan UUPA

1. Seberapa besar daya reaksi publik?

2. Siapa saja aktor sipil yang bersuara?

3. Apakah Aceh masih cukup solid mempertahankan wilayahnya?

Jika tanggapan kita lemah, mereka bisa melangkah lebih jauh di masa depan. Jika tanggapan kita kuat, mereka mundur sejenak, menyusun ulang strategi.

Empat pulau ini bukan hanya titik di peta. Ia adalah simbol identitas, marwah kedaerahan, sekaligus penjaga sumber daya alam laut yang kaya. Pengalihan administratif seperti ini seringkali menjadi pintu masuk:

1. untuk penguasaan laut dan potensi migas oleh korporasi tertentu,

2. untuk melemahkan kontrol masyarakat lokal terhadap wilayah hidupnya,

3. bahkan untuk melebur identitas masyarakat pesisir ke dalam "wilayah netral" yang lebih mudah dikendalikan.

Maka wajar jika publik Aceh mencurigai bahwa pengembalian ini bukan akhir dari masalah, tapi justru bagian dari skenario yang lebih panjang.

Jika tidak waspada, ini bisa berlanjut ke strategi "pecah dan diamkan":

1. Pecah konsolidasi Aceh dengan menyulut konflik kecil di antara daerah, tokoh, atau bahkan antar instansi.

2. Diamkan isu utama melalui pengalihan perhatian, proyek infrastruktur palsu, atau janji-janji program pusat yang menggoda.

Sementara itu, agenda besar terus berjalan di belakang layar, seperti eksplorasi migas, konsesi laut, atau redrawing batas wilayah dalam sistem digital pemerintahan.

Kita tidak boleh puas hanya dengan pengembalian ini. Justru sekaranglah saatnya:

- Mendorong revisi aturan agar tidak ada satu pun wilayah Aceh yang bisa diubah tanpa musyawarah daerah,

- Membangun peta digital berbasis masyarakat dan adat untuk menjaga identitas wilayah,

- Memastikan keterlibatan publik dalam setiap pembahasan batas wilayah melalui forum yang terbuka dan terekam.

Ya, keempat pulau telah dikembalikan. Tapi bukan berarti kita boleh kembali tidur. Sebab permainan belum selesai. Ia baru saja dimulai, dengan cara yang lebih halus, lebih canggih, dan lebih berbahaya, mematikan daya kritis masyarakat dengan kemenangan kecil untuk menutupi rencana besar.

Waspada, tetap terhubung, dan jangan pernah lelah menjaga tanah ini. Karena sejarah mengajarkan: bangsa yang tak siaga menjaga wilayahnya akan perlahan kehilangan martabatnya.*

*)Akademisi, Aktivis Da'wah

ICMI Aceh : Pelajaran Penting dari Kebijakan Presiden Prabowo

Rektor UNMUHA, Ketua ICMI, dan Tokoh Singkil Apresiasi Keputusan Presiden Prabowo Kembalikan 4 Pulau ke Aceh

Presiden Akan Putuskan Status 4 Pulau Aceh-Sumut, PCO: Keputusan Bersifat Mengikat!

IMM Aceh dan OKP/BEM Gelar Aksi "Selamatkan Aceh", Desak Kembalikan Kedaulatan UUPA

Masukan untuk Presiden: Keempat Pulau itu Milik Aceh

Romy Soekarno Desak Pemerintah Tinjau Ulang Status Empat Pulau Sengketa Aceh-Sumut: Soal Keadilan, Bukan Sekadar Batas Wilayah