Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
3. bahkan untuk melebur identitas masyarakat pesisir ke dalam "wilayah netral" yang lebih mudah dikendalikan.
Maka wajar jika publik Aceh mencurigai bahwa pengembalian ini bukan akhir dari masalah, tapi justru bagian dari skenario yang lebih panjang.
Jika tidak waspada, ini bisa berlanjut ke strategi "pecah dan diamkan":
1. Pecah konsolidasi Aceh dengan menyulut konflik kecil di antara daerah, tokoh, atau bahkan antar instansi.
2. Diamkan isu utama melalui pengalihan perhatian, proyek infrastruktur palsu, atau janji-janji program pusat yang menggoda.
Sementara itu, agenda besar terus berjalan di belakang layar, seperti eksplorasi migas, konsesi laut, atau redrawing batas wilayah dalam sistem digital pemerintahan.
Kita tidak boleh puas hanya dengan pengembalian ini. Justru sekaranglah saatnya:
- Mendorong revisi aturan agar tidak ada satu pun wilayah Aceh yang bisa diubah tanpa musyawarah daerah,
- Membangun peta digital berbasis masyarakat dan adat untuk menjaga identitas wilayah,
- Memastikan keterlibatan publik dalam setiap pembahasan batas wilayah melalui forum yang terbuka dan terekam.
Ya, keempat pulau telah dikembalikan. Tapi bukan berarti kita boleh kembali tidur. Sebab permainan belum selesai. Ia baru saja dimulai, dengan cara yang lebih halus, lebih canggih, dan lebih berbahaya, mematikan daya kritis masyarakat dengan kemenangan kecil untuk menutupi rencana besar.
Waspada, tetap terhubung, dan jangan pernah lelah menjaga tanah ini. Karena sejarah mengajarkan: bangsa yang tak siaga menjaga wilayahnya akan perlahan kehilangan martabatnya.*
*)Akademisi, Aktivis Da'wah
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL