Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh:Nursanjaya Abdullah
Kabar bahwa empat pulau, yaitu Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Tokong Malelo, dikembalikan kepada Aceh patut disyukuri. Tapi euforia ini tidak boleh membutakan mata kita dari kemungkinan bahwa sesungguhnya permainan baru justru sedang dimulai.
Alih-pindah wilayah, kemudian dikembalikan seolah-olah karena "kesadaran konstitusional", sejatinya bisa dibaca sebagai manuver taktis kekuasaan, bukan bentuk ketulusan. Proses ini mengandung banyak pesan simbolik sekaligus ancaman terselubung terhadap kedaulatan administratif dan politik Aceh sebagai daerah yang memiliki status istimewa.
Pertama-tama, kita patut bertanya: mengapa pulau itu diambil diam-diam, dan mengapa dikembalikan begitu cepat setelah protes publik?
Jawabannya mungkin tidak ada dalam dokumen resmi, tapi terlihat jelas dalam pola. Ini bisa jadi adalah pengujian kekuatan sipil dan politik Aceh. Pemerintah pusat sedang menakar:
1. Seberapa besar daya reaksi publik?
2. Siapa saja aktor sipil yang bersuara?
3. Apakah Aceh masih cukup solid mempertahankan wilayahnya?
Jika tanggapan kita lemah, mereka bisa melangkah lebih jauh di masa depan. Jika tanggapan kita kuat, mereka mundur sejenak, menyusun ulang strategi.
Empat pulau ini bukan hanya titik di peta. Ia adalah simbol identitas, marwah kedaerahan, sekaligus penjaga sumber daya alam laut yang kaya. Pengalihan administratif seperti ini seringkali menjadi pintu masuk:
1. untuk penguasaan laut dan potensi migas oleh korporasi tertentu,
2. untuk melemahkan kontrol masyarakat lokal terhadap wilayah hidupnya,
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL