OTT Gubernur Riau: KPK Sita Uang Rupiah, Dolar AS & Poundsterling
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan sejumlah pihak t
Hukum dan KriminalOleh:Prof. Dr. K.H. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
KONFLIK berkepanjangan di kawasan Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Israel, mendapat sorotan tajam dari pakar hukum internasional dan pengamat geopolitik, Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MH. Ia menilai eskalasi perang yang kini melibatkan kekuatan militer global seperti Amerika Serikat, membuka potensi terjadinya Perang Dunia III yang akan berdampak besar terhadap kawasan Asia, termasuk Indonesia.
Dalam pernyataannya kepada media, Prof. Sutan menilai bahwa agresi Israel terhadap Iran telah memicu gelombang konflik lanjutan yang sangat kompleks dan menyimpan skenario geopolitik tersembunyi. "Iran pada awalnya hanya merespons serangan Israel sebagai bentuk bela diri. Namun, perkembangan situasi menunjukkan bahwa kekuatan besar seperti AS telah aktif mendukung Israel dengan mengerahkan ratusan pesawat tempur dan sistem rudal berdaya rusak tinggi di kawasan Timur Tengah," ujarnya.
Lebih lanjut, Prof. Sutan menyoroti ketidakhadiran Rusia dalam memberikan dukungan nyata kepada Iran, meskipun negara tersebut selama ini dikenal sebagai sekutu strategis. Ia pun mempertanyakan, apakah telah terjadi kesepakatan diam-diam antara Amerika Serikat dan Rusia.
"Apakah Ukraina diberikan kepada Rusia dan Palestina kepada Israel? Jika itu benar, maka Iran seperti dipaksa menelan pil pahit atas tawar-menawar kekuasaan global. Perang ini bisa menjadi ajang barter kepentingan antara kekuatan besar dunia," tegasnya.
Prof. Sutan juga mempertanyakan sikap China dan Korea Utara yang hingga saat ini belum menunjukkan reaksi konkret terhadap serangan terhadap Iran dan Palestina. Sebagai negara yang dikenal dekat dengan Iran, ia menyebut diamnya kedua negara bisa menjadi titik balik penting dalam dinamika kekuatan global.
"Jika China dan Korea Utara tidak segera mengambil sikap, maka agresi Israel dan Amerika Serikat bisa menjadi ancaman lebih besar bagi kestabilan Timur Tengah dan Asia," tambahnya.
Peran Indonesia dalam Pusaran Ketegangan Global
Menghadapi situasi global yang kian memanas, Prof. Sutan mengingatkan pemerintah Indonesia untuk bersikap waspada dan mempersiapkan langkah strategis. Ia bahkan menyampaikan himbauan khusus kepada Presiden RI, Jenderal (Purn) H. Prabowo Subianto.
"Saya menghimbau kepada Presiden Prabowo untuk tidak salah langkah. Indonesia harus memiliki strategi pertahanan yang matang menghadapi kemungkinan terburuk, termasuk skenario Perang Dunia III. Ini bukan sekadar perang antarnegara, tetapi pertarungan untuk pengaruh dan sumber daya global," jelasnya.
Menurut Prof. Sutan, situasi ini akan memberi dampak nyata terhadap keamanan dan stabilitas Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Apalagi, lembaga multilateral seperti PBB dinilai semakin kehilangan daya tawarnya dalam mencegah atau meredam konflik besar dunia.
"Perang ini bukan hanya konflik militer, tetapi juga bagian dari strategi dominasi ekonomi. Amerika Serikat sedang mempertaruhkan hegemoni globalnya. Jika China kalah dalam konfrontasi ini, bukan tidak mungkin negara-negara Asia Tenggara akan menjadi target baru ekspansi kekuatan global," tegasnya.
Ancaman Senjata Nuklir dan Ketidakpastian Masa Depan
Kekhawatiran akan penggunaan senjata nuklir turut disampaikan oleh Prof. Sutan. Menurutnya, ego dan ambisi para pemimpin negara pemilik senjata nuklir bisa memicu kehancuran skala global.
"Jika eskalasi ini terus berlanjut, bukan mustahil senjata nuklir akan digunakan untuk menentukan peta geopolitik baru. Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah siap menghadapi konsekuensi dari perang semacam itu?" tandasnya.
Prof. Sutan menutup pernyataannya dengan mengajak masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk tidak abai terhadap perkembangan geopolitik dunia yang semakin tidak menentu.
"Perang ini bukan sekadar tontonan di layar kaca. Dampaknya bisa langsung kita rasakan – dari harga pangan hingga stabilitas politik nasional. Kita harus siaga dan bersatu dalam menyikapi setiap kemungkinan," pungkasnya.*
*) Penulis adalahPakar Hukum Internasional, Ekonom Juga Presiden Partai Oposisi Merdeka dan Jenderal Komite Mantan Preman Indonesia Istighfar serta Pengasuh Ponpes ASS SAMA PLUS Jakarta
                    
                JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan sejumlah pihak t
Hukum dan Kriminal
                    
                JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembangunan jalur kereta api di luar Pulau Jawa, meliputi Sumatera, Kalimantan, da
Pemerintahan
                    
                JAKARTA PT Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha PT Elnusa Tbk dan bagian dari Pertamina Group, menerima kunjungan resmi Komite Nasional Kese
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengumumkan rencana pembangunan peternakan ayam petelur di wilayahwilayah dengan
Ekonomi
                    
                JAKARTA PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) mengungkapkan, perseroan kini tidak lagi mendapatkan dukungan fasilitas kredit dari perbank
Ekonomi
                    
                JAKARTA PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) memastikan rencana penggabungan dengan PT Hutama Karya (Persero) akan rampung paling lamba
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Aliansi Pemuda Toraja resmi melaporkan komika Pandji Pragiwaksono ke Bareskrim Polri atas dugaan penghinaan dan ujaran kebencian
Seni dan Budaya
                    
                JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kebijakan baru berupa layanan kereta khusus untuk petani dan pedagang kecil, dengan fasilit
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dal
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan aturan mengenai 30 persen keterwakilan perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).
Pemerintahan