Memaknai Kehadiran Prabowo di Sidang Umum PBB Setelah 10 Tahun RI Absen

baru diplomasi Indonesia.

Bagi Prabowo, tradisi ini adalah beban sekaligus kesempatan. Beban karena ia akan dibandingkan dengan para pendahulunya. Kesempatan karena ia dapat mendefinisikan ulang peran Indonesia di panggung dunia yang sedang kacau, dan menyatakan kepada dunia: "Inilah Indonesia yang saya pimpin, dan inilah kontribusi kami untuk tatanan global." Kehadirannya bukan hanya tentang Prabowo, melainkan tentang penempatan Indonesia di persimpangan sejarah dunia abadke-21.

Perspektif Politik Domestik: Legitimasi, Transisi, dan Rekonsiliasi

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Umum PBB 23 September 2025 adalah sebuah momen strategis multidimensi yang terjadi di persimpangan jalan yang genting, baik bagi Indonesia maupun dunia. Untuk memahaminya, kita harus meninjaunya melalui dua lensa yang beririsan, yaitu dinamika politik dalam negeri dan badai geopolitik global.

Bagi Prabowo secara pribadi, kehadiran ini adalah puncak dari transformasi politiknya. Dari figur oposisi yang sering kali kontroversial dan terasing dari kekuasaan, kini ia berdiri sebagai Kepala Negara yang diakui dunia. Ini adalah bagian krusial dari proses legitimasi sekunder. Legitimasi primer ia dapatkan melalui kotak suara. Kini, ia membutuhkan pengakuan dari komunitas internasional untuk memperkuat posisinya di dalam negeri, terutama di mata para pengkritik yang

masih meragukan kredibilitasnya.

Momen ini juga menjadi ujian pertama kepemimpinan diplomatiknya. Selama ini, publik lebih familiar dengan narasi Prabowo yang tegas, nasionalis, dan cenderung populis. Di Majelis Sidang Umum PBB, ia harus menunjukkan wajah yang berbeda, seorang negarawan yang kalem, visioner, dan mampu bicara dalam bahasa diplomasi yang tinggi. Kesuksesannya di panggung ini akan digunakan untuk membungkus seluruh agenda pemerintahannya yang beberapa di antaranya mungkin berat secara politis dengan mantel "dukungan internasional" dan "kepentingan nasional yang diakui dunia".

Terakhir, ini adalah kesempatan untuk rekonsiliasi simbolis. Dengan menyampaikan pesan perdamaian dan kerja sama di Majelis Siang Umum PBB, ia dapat membangun citra sebagai pemimpin seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya koalisi pendukungnya, dan menjauhkan diri dari bayang-bayang masa lalu

Hadiri Rakornas 2025, Ketua Tim Pembina Simalungun Tegaskan Posyandu Sebagai Ujung Tombak Pelayanan Kesehatan Keluarga

Hotman Paris Protes Bunga Deposito Turun, Menkeu Purbaya Santai: Ini Tanda Kebijakan Berjalan

FSPMI Gelar Aksi Damai di ADPR RI, Polisi Apresiasi Kedewasaan Buruh

Pengakuan Palestina oleh Inggris Dkk, Apa Dampaknya bagi Solusi Dua Negara?

Ridwan Kamil Tegas Lanjutkan Kasus Pencemaran Nama Baik, Tolak Damai dengan Lisa Mariana!

Soal Ancaman Menkeu Tarik Anggaran, Kepala BGN: Realisasi MBG Sudah Capai Rp17 Triliun