Pemilu 2024 sendiri dikenal sebagai salah satu pesta demokrasi paling rumit dalam sejarah Indonesia. Di lapangan, ribuan petugas KPPS bekerja di bawah tekanan waktu dan logistik.
Banyak di antara mereka harus mengangkut kotak suara melewati sungai dan jalan berbatu tanpa fasilitas transportasi memadai.
Kontras dengan itu, penggunaan jet pribadi oleh pejabat KPU menampilkan citra yang bertolak belakang dengan semangat kesetaraan dan pengabdian publik yang seharusnya mereka junjung.
DKPP memang tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi pidana atau administratif berat. Namun, keputusan ini mengirimkan sinyal penting bahwa integritas lembaga penyelenggara pemilu bukan hanya soal netralitas politik, tapi juga kesederhanaan dan tanggung jawab moral dalam mengelola anggaran publik.
Sanksi "peringatan keras" mungkin terdengar ringan bagi sebagian orang. Namun, substansi kasus ini jauh lebih besar daripada sekadar pelanggaran etik administratif.
Ia menyentuh pertanyaan mendasar: sejauh mana para pejabat publik memahami arti tanggung jawab terhadap uang rakyat?
Dalam konteks ini, penggunaan jet pribadi oleh KPU bukan sekadar isu efisiensi, melainkan simbol jarak sosial antara pengelola dan pelaksana demokrasi. Demokrasi Indonesia dibangun di atas semangat kesetaraan: satu suara, satu hak, tanpa melihat status ekonomi atau jabatan.
Ketika penyelenggara pemilu justru menikmati fasilitas eksklusif yang tak bisa diakses masyarakat umum, pesan kesetaraan itu kehilangan bobotnya.
Kritik publik terhadap gaya hidup mewah pejabat negara bukan hal baru. Namun, ketika hal itu terjadi di tubuh lembaga yang seharusnya menjaga kepercayaan publik terhadap pemilu, dampaknya jauh lebih serius.
Kepercayaan terhadap proses demokrasi tak hanya dibangun lewat suara rakyat, tapi juga melalui teladan para penyelenggaranya.
Putusan DKPP ini semestinya menjadi momentum bagi KPU untuk melakukan refleksi. Efisiensi tidak bisa diukur hanya dari kecepatan, melainkan juga dari akuntabilitas.
Di tengah keterbatasan fiskal dan beban kepercayaan publik yang tinggi, setiap keputusan yang melibatkan anggaran harus melewati uji moral dan rasionalitas publik.
JAKARTA Osteoporosis sering dianggap sebagai penyakit yang menyerang usia lanjut, namun proses pengeroposan tulang sebenarnya dimulai jau
Kesehatan
MEDAN Unit Reskrim Polsek Medan Baru berhasil mengamankan dua pria yang diduga pelaku pencurian panel lampu lalu lintas milik Dinas Perhu
Hukum dan Kriminal
SEMARANG Banjir masih menggenangi Jalur Pantura SemarangSurabaya, tepatnya di Jalan Kaligawe Raya, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (23/10/2
Peristiwa
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pondok Pesantren di Kementerian Agama (Kemenag), s
Pemerintahan
JAKARTA Pengguna aplikasi penghasil uang kini memiliki kesempatan menarik untuk mendapatkan saldo DANA gratis hingga Rp101.000 hanya deng
Entertainment
PALEMBANG Polda Sumatera Selatan berhasil menangkap empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan bayi yang beroperasi di
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Badan Bank Tanah bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang bertujuan mengoptimalkan pe
Pemerintahan
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2025 yang akan
Politik
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (
Pemerintahan
JAKARTA Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, hadir dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia
Pemerintahan
