Menata Ulang Desentralisasi Fiskal: Dari Dana Mengendap hingga Momentum Kemandirian

Idealnya, pengurangan TKD diimbangi dengan kebijakan yang memberi ruang lebih besar bagi daerah untuk inovasi pendapatan. Pemerintah pusat perlu mendesain ulang relasi fiskal: daerah harus diberi insentif untuk inovasi, misalnya melalui bagi hasil dari pajak-pajak ekonomi baru seperti pajak digital, atau bagi hasil karbon.

Pengurangan TKD ibarat ujian besar. Bagi Jakarta, ini bisa menjadi momentum untuk menggenjot kemandirian dan efisiensi. Akan tetapi, bagi banyak daerah lain, pemotongan ini bisa menjadi krisis serius yang mengancam layanan publik, memaksa mereka menerapkan kebijakan yang tidak adil.

Jika momentum ini gagal dimanfaatkan, ketimpangan fiskal akan makin menganga: Jakarta yang inovatif akan terus berlari, sementara daerah lain tertatih-tatih di jalan yang semakin sempit dan gelap.* (mediaindonesia.com)

*) Penulis adalahASN Pemprov DKI Jakarta.

Cak Imin Apresiasi Langkah Bersejarah Presiden Prabowo Bentuk Ditjen Pesantren

Jaringan Perdagangan Bayi di Palembang Terbongkar, Polisi Dalami Keterlibatan Media Sosial

Badan Bank Tanah dan Pemprov Maluku Utara Bersinergi Optimalkan Pengelolaan Tanah Negara

DPR Tegaskan Dukungan Sanksi DKPP untuk KPU soal Jet Pribadi Pemilu 2024

Rayakan 27 Tahun Bank Mandiri, Livin’ Fest 2025 Hadirkan Sinergi Lintas Sektor di Medan

Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong: Atlet Tinju Harus Fokus dan Tak Boleh Menyerah!