Oleh:Habiburokhman.
ANEH kalau ada yang menyuarakan pengaturan institusi Polri tidak langsung di bawah Presiden dan penunjukan Kapolri tidak perlu persetujuan DPR sebagai awal dari upaya reformasi Polri.
Baca Juga:
Khusus soal pengaturan posisi Polri di bawah Presiden tercermin pada Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang secara jelas menyebutkan Polri bertanggung jawab di sektor keamanan terpisah secara organisasi dengan institusi yang bertanggung jawab di sektor pertahanan.
Sikap Presiden Prabowo sejak dahulu juga selalu konsisten, menginginkan Polri langsung berada di bawah Presiden.
Jelang Pemilu 2024, Prabowo tegas menepis isu yang menyebut dirinya akan menempatkan Polri di bawah kementerian jika dirinya menjadi presiden. Prabowo menegaskan Polri seharusnya tetap di bawah presiden.
Sementara pengaturan soal penunjukan Kapolri memerlukan persetujuan DPR jelas merupakan konsekuensi demokratisasi politik.
DPR merupakan representasi rakyat yang paling konstitusional. Dengan adanya persetujuan DPR, kontrol terhadap Kapolri agar menjalankan tugasnya dengan baik bisa maksimal.
Lanjutkan Reformasi Aparat Penegak Hukum
Situasi saat ini memang banyak kritikan kepada institusi Polri. Hal tersebut terkait dengan banyaknya oknum-oknum yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan bahkan melakukan pelanggaran. Hal yang sama juga terjadi dengan aparat penegak hukum lain yaitu jaksa dan hakim.
Reformasi Polri dan juga institusi penegak hukum lain memang harus terus dilanjutkan. Komisi III berkomitmen mengawal reformasi aparat penegak hukum.* (news.detik.com)
*) Penulis adalah Ketua Komisi III DPR RI.
JAKARTA Di tengah laju pesat perkembangan Artificial Intelligence (AI), Indonesia berada di persimpangan krusial antara kemajuan dan ket
SAINS DAN TEKNOLOGI
LANGKAT, 28/2/2026 Semangat pembinaan generasi muda yang berakar pada nilai keimanan kembali bergema dari Kabupaten Langkat. Forum Muda
PENDIDIKAN
MEDAN Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, melakukan silaturahmi dengan jajaran Golkar Sumatera Utara (Sumut)
POLITIK
TEHERAN Menteri Pertahanan Iran, Amir Nasirzadeh, dan Komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Mohammad Pakpour, dilaporkan tewas dal
INTERNASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menawarkan diri menjadi mediator untuk meredakan ketegangan
INTERNASIONAL
JAKARTA Harga minyak dunia melonjak tajam lebih dari 2 persen menyusul serangan gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran,
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan DPD Majelis Mahayana Buddhis Ind
NASIONAL
BANDA ACEH Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menegaskan bahwa upaya pemulihan pascabencana masih menjadi pr
NASIONAL
JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya sebelumnya terkait zakat yang menimbulkan kesalahp
NASIONAL
DELISERDANG, SUMUT Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Masjid KH Ahmad Dahlan Univ
NASIONAL
