Dugaan Pungli Program MBG Simalungun Mencuat, Ini Respons Kejatisu
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) meminta pihak yang menemukan dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan program Ma
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh:Habiburokhman.
ANEH kalau ada yang menyuarakan pengaturan institusi Polri tidak langsung di bawah Presiden dan penunjukan Kapolri tidak perlu persetujuan DPR sebagai awal dari upaya reformasi Polri.
Baca Juga:
Khusus soal pengaturan posisi Polri di bawah Presiden tercermin pada Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang secara jelas menyebutkan Polri bertanggung jawab di sektor keamanan terpisah secara organisasi dengan institusi yang bertanggung jawab di sektor pertahanan.
Sikap Presiden Prabowo sejak dahulu juga selalu konsisten, menginginkan Polri langsung berada di bawah Presiden.
Jelang Pemilu 2024, Prabowo tegas menepis isu yang menyebut dirinya akan menempatkan Polri di bawah kementerian jika dirinya menjadi presiden. Prabowo menegaskan Polri seharusnya tetap di bawah presiden.
Sementara pengaturan soal penunjukan Kapolri memerlukan persetujuan DPR jelas merupakan konsekuensi demokratisasi politik.
DPR merupakan representasi rakyat yang paling konstitusional. Dengan adanya persetujuan DPR, kontrol terhadap Kapolri agar menjalankan tugasnya dengan baik bisa maksimal.
Lanjutkan Reformasi Aparat Penegak Hukum
Situasi saat ini memang banyak kritikan kepada institusi Polri. Hal tersebut terkait dengan banyaknya oknum-oknum yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan bahkan melakukan pelanggaran. Hal yang sama juga terjadi dengan aparat penegak hukum lain yaitu jaksa dan hakim.
Reformasi Polri dan juga institusi penegak hukum lain memang harus terus dilanjutkan. Komisi III berkomitmen mengawal reformasi aparat penegak hukum.* (news.detik.com)
*) Penulis adalah Ketua Komisi III DPR RI.
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) meminta pihak yang menemukan dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan program Ma
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anak ketiga mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, Tribrata Putra Sambo, resmi menyandang status sebagai perwira Kepolisian Repu
NASIONAL
MEDAN Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya praktik pemerasan terhadap pengelola Satua
NASIONAL
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 24 kilogram yang diduga aka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait kebijakan kuota internet yang hangus meski masih ter
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan akan melakukan rehabilitasi Rumah Dinas Wali Kota Medan yang berada di Jalan Sudirman. Proyek terse
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mendorong peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
PEMERINTAHAN
MEDAN Sejumlah kader akar rumput PDI Perjuangan Kota Medan menyatakan dukungan terhadap rencana sejumlah senior partai yang akan menemui
POLITIK
JAKARTA Persetujuan Rapat Paripurna DPR RI terhadap proses Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu kekuatan utama dalam industri halal global. Dengan jumlah pend
EKONOMI