Polisi Geledah Restoran dan Money Changer di Cipete Terkait Dugaan Korupsi Batu Bara
JAKARTA Sebuah restoran di Jalan Cipete Raya, Cilandak, Jakarta Selatan, menjadi lokasi penggeledahan aparat kepolisian pada Rabu (8/7/2
PERISTIWA
Kasus Bangladesh baru-baru ini—Vonis mati terhadap mantan PM Sheikh Hasina setelah ribuan demonstran tewas dalam penindasan brutal 2024—menunjukkan lagi betapa PBB memilih posisi yang membingungkan. Banyak laporan media, LSM internasional, dan lembaga HAM menyebut adanya ribuan korban.
Namun PBB hanya mengeluarkan kecaman terhadap keputusan pengadilan, bukan fokus pada ribuan korban yang tewas sebelumnya.
Ini membuat rakyat kecil bertanya:
Untuk siapa sebenarnya PBB bekerja? Untuk keadilan, atau untuk stabilitas politik negara tertentu?
5. PBB Sudah Tidak Sesuai Dengan Dunia Modern
Dunia sudah berubah. Tetapi PBB masih terikat pada struktur tahun 1945—struktur yang memberi kekuasaan absolut kepada lima negara saja. Selama sistem veto tidak dihapus, tidak akan ada:
keadilan global,
kesetaraan negara,
perlindungan nyata untuk rakyat sipil.
PBB hanya akan terus mengeluarkan pernyataan "kami prihatin", "kami mengecam", "kami menyerukan".
Tanpa tindakan nyata.
KESIMPULAN: PBB BUKAN TIDAK BERNIAT, TAPI TIDAK BERDAYA
PBB tidak sepenuhnya "omong doang". Ada badan-badan kemanusiaan seperti UNICEF, UNHCR, WHO yang sangat membantu jutaan orang.
Namun PBB sebagai institusi politik internasional—khususnya Dewan Keamanan—sering gagal menjalankan tujuan utamanya: menjaga perdamaian dan keamanan dunia.
JAKARTA Sebuah restoran di Jalan Cipete Raya, Cilandak, Jakarta Selatan, menjadi lokasi penggeledahan aparat kepolisian pada Rabu (8/7/2
PERISTIWA
KUTAI KARTANEGARA PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) menerima kunjungan kerja Danantara Asset Management (DAM) ke Lapangan Senipah Peciko S
EKONOMI
BANGKA BELITUNG PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera (PT BBBS) memberikan penjelasan terkait polemik pemindahan slag atau limbah terak tima
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan posisi partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subia
POLITIK
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu yang dikirim melalui jalur d
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Ilhamsyah Bangun, mengungkapkan dirinya sempat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan secara resmi melaporkan Wali Kota Medan dan Bupati Deli Serdang ke Ombudsman Republik Indonesia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari bertambahnya gedung, j
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang merespons laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan yang mengadukan Bupati Deli Serdang k
PEMERINTAHAN
LANGKAT Misteri mengenai 55 lempengan logam berwarna putih yang disebutsebut sebagai platinum dan diamankan Komisi Pemberantasan Korups
HUKUM DAN KRIMINAL