PBB DAN GAGALNYA MENGHENTIKAN TRAGEDI KEMANUSIAAN DUNIA

Oleh: Raman Krisna

SAYA bukan pejabat, bukan ahli politik, dan bukan orang berpendidikan tinggi. Saya hanya rakyat kecil yang melihat dunia dengan hati dan akal sehat. Tetapi justru dari sudut pandang orang biasa, saya melihat satu kenyataan pahit: PBB semakin kehilangan makna sebagai penjaga perdamaian dunia.

Baca Juga:

• Indonesia Luncurkan Global Citizenship of Indonesia, Skema Baru Atasi Polemik Kewarganegaraan Ganda

Organisasi yang seharusnya melindungi manusia dari kekejaman dan perang justru sering terlihat tidak berdaya—atau sengaja dibuat tidak berdaya—di hadapan negara-negara kuat.

1. Hak Veto: Senjata yang Membunuh Keputusan Dunia

PBB dibentuk dengan prinsip persamaan antar-negara. Tetapi ketika lima negara pemegang hak veto—AS, Inggris, Perancis, Rusia, dan Cina—mengangkat tangan, seluruh keputusan dunia bisa dibatalkan.

Satu negara bisa membatalkan suara dari 190 negara lainnya.

Inilah ironi terbesar PBB. Negara kuat memutuskan, negara lemah hanya bisa berharap.

Gedung PBB. (foto: Wikipedia)

2. Palestina: Simbol Kegagalan PBB yang Paling Jelas

Hampir seluruh dunia mengakui Palestina. Resolusi demi resolusi sudah disahkan. PBB berkali-kali menyerukan gencatan senjata.

Namun setiap hari anak-anak, perempuan, dan warga sipil Palestina tetap terbunuh. Serangan terus terjadi. Infrastruktur hancur. Rumah rubuh. Pengungsi meningkat.

Dan PBB?
Hanya bisa mengeluarkan kecaman, tanpa kekuatan menghentikan agresi.

Karena setiap upaya menghentikan Israel selalu bertemu dinding veto di Dewan Keamanan.

Inilah bukti paling nyata:
PBB tidak sanggup menegakkan keputusan yang dibuatnya sendiri.

3. Intervensi Negara Kuat: PBB Hanya Jadi Penonton

Amerika Serikat menyerang Irak dengan alasan "senjata pemusnah massal". Faktanya, sampai detik ini senjata itu tidak pernah ditemukan. Tetapi negara itu hancur total, jutaan orang kehilangan rumah, ekonomi runtuh, konflik berkepanjangan terjadi.

Siapa yang dihukum?
Tidak ada.

PBB?
Tidak bisa berbuat apa-apa.

Afghanistan, Vietnam, Libya, dan beberapa negara lain juga pernah merasakan hal serupa: intervensi militer negara kuat tanpa konsekuensi berarti.

Ketika negara besar menyerang, PBB hanya mengeluarkan pernyataan.

4. Ketika Pemerintah Membunuh Rakyatnya Sendiri

Kasus Bangladesh baru-baru ini—Vonis mati terhadap mantan PM Sheikh Hasina setelah ribuan demonstran tewas dalam penindasan brutal 2024—menunjukkan lagi betapa PBB memilih posisi yang membingungkan. Banyak laporan media, LSM internasional, dan lembaga HAM menyebut adanya ribuan korban.

Namun PBB hanya mengeluarkan kecaman terhadap keputusan pengadilan, bukan fokus pada ribuan korban yang tewas sebelumnya.

Ini membuat rakyat kecil bertanya:
Untuk siapa sebenarnya PBB bekerja? Untuk keadilan, atau untuk stabilitas politik negara tertentu?

5. PBB Sudah Tidak Sesuai Dengan Dunia Modern

Dunia sudah berubah. Tetapi PBB masih terikat pada struktur tahun 1945—struktur yang memberi kekuasaan absolut kepada lima negara saja. Selama sistem veto tidak dihapus, tidak akan ada:

keadilan global,

kesetaraan negara,

perlindungan nyata untuk rakyat sipil.

PBB hanya akan terus mengeluarkan pernyataan "kami prihatin", "kami mengecam", "kami menyerukan".
Tanpa tindakan nyata.

KESIMPULAN: PBB BUKAN TIDAK BERNIAT, TAPI TIDAK BERDAYA

PBB tidak sepenuhnya "omong doang". Ada badan-badan kemanusiaan seperti UNICEF, UNHCR, WHO yang sangat membantu jutaan orang.

Namun PBB sebagai institusi politik internasional—khususnya Dewan Keamanan—sering gagal menjalankan tujuan utamanya: menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

Selama hak veto masih ada, selama negara kuat bisa menghentikan keputusan dunia, selama invasi dan agresi bisa dilakukan tanpa konsekuensi, maka PBB akan terus dianggap:

Organisasi besar dengan suara lantang, tetapi tangan terikat.

Rakyat kecil seperti saya hanya bisa melihat dan bertanya:
Untuk apa ada PBB jika tidak bisa melindungi mereka yang paling membutuhkan perlindungan?*

*) Penulis adalh warga pinggiran.

Indonesia Luncurkan Global Citizenship of Indonesia, Skema Baru Atasi Polemik Kewarganegaraan Ganda

Indonesia Dukung Resolusi DK PBB soal Gaza, Serukan Perdamaian dan Bantuan Kemanusiaan

Jamkrindo Bersama Kejaksaan Tinggi Sumut Perkuat Pidana Sosial dan Penjaminan Pembangunan Daerah

Peringatan Darurat: Cabut KUHAP Orde Baru, Sahkan RKUHAP Yang Reformis

Tribunal Internasional Vonis Mati Mantan PM Bangladesh, Sheikh Hasina

TNI Siapkan 20.000 Prajurit untuk Misi Perdamaian di Gaza