Tanpa APBN, RI Gandeng Swasta untuk Storage Minyak Cadangan Nasional
JAKARTA Pemerintah berencana membangun fasilitas penyimpanan (storage) minyak dengan kapasitas hingga tiga bulan, jauh lebih besar diban
EKONOMI
Oleh: KrisnaSAYA Saya menulis ini bukan karena saya pintar, bukan pula karena saya tokoh. Saya hanya orang desa terpencil yang melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pendidikan anak bangsa diabaikan secara terang-terangan. Dan saya lelah dengan kepura-puraan para pejabat yang sibuk bicara keadilan sosial, tapi membiarkan sekolah di pelosok membusuk tanpa rasa malu.
Saat saya keliling Sumatera Utara, pemandangan yang saya temui adalah tamparan keras: SD negeri dengan bangunan hampir roboh, atap jebol, dinding retak, kursi patah, dan WC yang bahkan tidak layak disebut WC. Ini bukan satu atau dua sekolah—ini banyak. Tapi entah kenapa, pejabat tidak terlihat di sana. Mereka hanya muncul ketika butuh suara.Contohnya Desa Kuala Serapuh di Langkat: terpencil, terabaikan, tetapi sangat strategis saat kampanye. Anggota DPR mudah menemukan jalan ke desa ketika butuh tepukan tangan rakyat. Tapi setelah pemilu? Sekolah tetap rusak, jalan tetap berlubang, dan guru honorer tetap digaji seperti tidak dianggap manusia —600 ribu rupiah per bulan. Bahkan ada yang di bawah itu.
Baca Juga:

(Ket. Kondisi ruang dalam klas sekola sd negri 053592 desa kuala serapu kec gabang kab langkat)Sementara itu, pejabat hidup mewah dari uang rakyat: makan di restoran mewah, tidur di rumah dinas dijaga polisi, dan jalan beriringan dengan pengawalan PJR. Semua dibiayai negara. Lalu, siapa sebenarnya yang berjuang demi negara? Rakyat atau pejabat?Yang paling menyakitkan adalah melihat pemerintah begitu bangga menggaungkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini tampak indah dalam pidato, tapi terasa hambar ketika dibandingkan dengan persoalan dasar yang jauh lebih mendesak: sekolah rusak, guru kelaparan, dan anak-anak mempertaruhkan nyawa menyeberangi sungai dengan rakit gabus karena tidak ada jembatan.Pertanyaannya sederhana:
Untuk apa memberi makan gratis jika bangunan sekolah mau roboh?
Apa gunanya gizi seimbang jika pengajarnya tidak seimbang dengan kebutuhan hidup?
Apa artinya program mulia jika anak-anak masih harus bertaruh nyawa demi hadir di kelas?
Ironisnya lagi, banyak dapur MBG justru diberikan kepada pihak yang sudah mapan: TNI, Polri, politikus, dan tokoh besar. Katanya untuk membangkitkan UMKM, tapi mengapa justru UMKM lokal tidak diberi kesempatan? Mengapa bukan rumah makan kecil yang diberdayakan untuk memasok makanan? Apakah rumah makan kecil tidak cukup layak? Atau memang tidak cukup "menguntungkan" secara politik?
Ini bukan tuduhan tanpa dasar. Ini suara kegelisahan rakyat.
Dan saya, Krisna, warga dari desa terpencil, hanya menuliskan apa yang pejabat pura-pura tidak lihat: pendidikan anak bangsa sedang runtuh, tapi politik sedang dibangun habis-habisan.Saya tidak berharap tulisan ini dibaca Presiden. Saya tahu saya hanya suara kecil. Tapi saya ingin suara kecil ini mengguncang sedikit nurani:
perbaiki dulu sekolah, sejahterakan guru, bangun akses, baru bicara makan gratis.Karena sampai hari ini, rakyat mulai sadar bahwa beberapa program bukan lagi soal kesejahteraan tetapi soal kekuasaan.Pada akhirnya, sejarah tidak mencatat berapa banyak program diluncurkan.
Sejarah hanya mencatat siapa yang benar-benar berpihak pada rakyat.*
*) Penulis adalah Masyarakat Desa Terpencil, Sumatera Utara
Baca Juga:
JAKARTA Pemerintah berencana membangun fasilitas penyimpanan (storage) minyak dengan kapasitas hingga tiga bulan, jauh lebih besar diban
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia menargetkan pembangunan pembangkit tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt sebagai
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno, menerima jatah bulan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengimbau orang tua memanfaatkan libur Lebaran untuk memperkuat interaksi langsung
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Keuangan mencatat program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 61,62 juta penerima hingga 9 Maret 2026, denga
EKONOMI
MEDAN Operasional 252 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatera Utara dihentikan sementara karena belum melakukan pendaftaran S
KESEHATAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus mampu memberikan keuntungan maksimal bagi negar
EKONOMI
MEDAN Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengunjungi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Selasa (10/3/2026), unt
NASIONAL
BANDA ACEH Personel Bidang Humas Polda Aceh membagikan ratusan kilogram kurma bantuan Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah,
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengaku heran dengan adanya aturan yang melarang audit terhadap anak usaha Badan Usaha Milik Negara (B
EKONOMI