Calon Hakim Agung Sudiyo Dorong Revisi UU Tipikor: Korupsi Tak Lagi Sederhana
JAKARTA Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, Sudiyo, mendorong pembaruan atau revisi aturan pemberantasan tindak pidana korupsi. Me
HUKUM DAN KRIMINAL
Raja Juli Antoni selaku Menteri Kehutanan hari ini dinilai sebagai sosok yang memegang peran penting dalam pemulihan kerusakan yang terjadi, namun ia bukan satu-satunya figur.
Terdapat beberpa figur lain yang perlu bertanggung jawa dalam rangkaian kebijakan yang menentukan arah pengelolaan hutan yang telah rusak.
Jejak kerusakan lingkungan yang terjadi di Sumatera telah memiliki riwayat yang panjang sehingga perlu ditarik ke belakang, termasuk pada periode ketika Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Kehutanan (2009–2014).
Pada masa itu, deforestasi terjadi begitu massif dan nyaris tanpa kendali rakyat. Izin-izin konsesi kehutanan dan perkebunan sawit berlangsung demikian massif dan meluas, khususnya di Sumatera dan Kalimantan.
Catatan 'hitam' soal imbas kebijakan tersebut telah dirangkum beberapa laporan yang datang dari sejumlah organisasi lingkungan seperti Greenpeace dan WALHI.
Mereka menyoroti lemahnya pengawasan dan maraknya konflik agraris antara masyarakat adat dan korporasi dalam upaya perolehan izin dari negara.
Sosok selanjutnya yang mendapat sorotan adalah Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM. Bahlil dianggap memegang peran kunci dalam skema eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang kerap mengorbankan kawasan resapan air, tanah gambut, dan jalur aliran sungai.
Setiap eksploitasi sumber daya energi, meliputi batu bara, panas bumi, maupun mineral, memiliki jejak ekologis yang tidak bisa dipandang remeh.
Dampak negatif yang ditimbulkan jika tidak disertai proses pemulihan yang sepadan, ketika pengawasan minim, ketika korporasi dibiarkan mendapat ruang terlalu luas, maka yang terjadi adalah alam kembali mengambil caranya sendiri.
Apa yang dapat dipahami di balik fenomena alam yang terjadi ini bukan sekadar fenomena iklim ekstrem atau hujan badai musiman.
Lebih dari itu, semua ini buah dari pembiaran sistematis terhadap deforestasi, fragmentasi hutan, serta ekspansi perdagangan sumber daya alam yang melibatkan jaringan korporasi dan kekuasaan politik.
Pada poin inilah, tanggung jawab elite bukan semata tentang apa yang mereka lakukan hari ini, tetapi apa yang mereka biarkan terjadi selama bertahun-tahun tanpa koreksi atau introspeksi.
Solidaritas vs Pencitraan
JAKARTA Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, Sudiyo, mendorong pembaruan atau revisi aturan pemberantasan tindak pidana korupsi. Me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp10.293,69 triliun hingga 30 Juni 2026. Angka tersebut meningkat
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mendorong transformasi sektor olahraga menjadi industri yang mandiri, profesional, dan mamp
OLAHRAGA
JAKARTA Tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, mengajukan prapera
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang perdana perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait keabsahan dokumen legalisir ijazah Presiden ke7 RI Joko Wi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Direktur Utama PT AKAB atau PT GoTo, Andre Soelistyo, membantah uang Rp809 miliar dalam transaksi antara PT AKAB dan PT G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus Jakarta Selatan berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Kanto
PERISTIWA
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi menanggapi sorotan mengenai posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam sidan
POLITIK
JAKARTA Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan ucapan selamat Hari Veteran Nasional 2026 dari Presiden Prabowo Subianto kep
NASIONAL
JAKARTA Tim kuasa hukum Febrie Adriansyah membantah anggapan bahwa Sutrimo berstatus sebagai kepala rumah tangga atau karumga sebagaiman
HUKUM DAN KRIMINAL