Krisis Pangan Global Mengintai, Mentan Amran Sebut Konglomerat Dunia Diam-diam Serbu Sektor Pertanian
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, sejumlah konglomerat dunia diamdiam mulai berinvestasi di sektor pertanian
EKONOMI
Oleh:Aji Cahyono.
AKHIR 2025 menjadi salah satu periode paling kelam dalam sejarah kebencanaan Indonesia. Banjir bandang dan tanah longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara hampir simultan sejak penghujung November dan terus berlanjut hingga Desember.
Hampir mendekati angka jutaan orang mengungsi, ratusan rumah hilang terbawa arus lumpur, jalan nasional terputus, dan sektor ekonomi daerah lumpuh dalam hitungan jam.Baca Juga:
Namun, di tengah hantaman air dan tanah yang mengubur pemukiman, muncul satu ironi besar menjadi tanya, bahwa hingga bencana besar ini, pemerintah Indonesia belum juga menetapkan peristiwa tersebut sebagai 'bencana nasional'.
Fenomena ini tampak janggal bagi sebagian masyarakat, terutama mereka yang menyaksikan langsung rusaknya tatanan hidup di daerah terdampak.
Namun bila dipandang dari perspektif geopolitik kebencanaan Ilan Kelman, tragedi ini justru membuka ruang analisis baru bahwa bencana bukan hanya peristiwa alam, melainkan hasil akumulasi keputusan politik, ekonomi, dan struktur kekuasaan yang saling bertautan.
Bahwa banjir dan longsor ini, meski dipicu hujan ekstrem, sesungguhnya adalah "bencana buatan manusia" yang lama disiapkan oleh tangan-tangan oligarki yang menguasai hutan, tambang, dan kebijakan pengelolaan ruang.
Naturalisasi Bencana: Cara Negara Menutupi Akar Struktural
Ilan Kelman menolak anggapan bahwa bencana adalah peristiwa yang datang secara tiba-tiba dan tak terhindarkan. Bagi Kelman, bencana adalah "kegagalan politik"—hasil dari kerentanan yang diproduksi melalui kebijakan, ketimpangan, dan eksploitasi ruang hidup manusia.
Dalam kerangka ini, banjir bandang dan longsor Sumatra 2025 tidak dapat dipandang hanya sebagai akibat 'cuaca ekstrem'.
Narasi cuaca ekstrem adalah narasi yang aman bagi pemerintah dan elit, namun gagal menjelaskan akar kerentanan bahwa deforestasi masif, pembukaan tambang dari hulu sampai hilir, dan lemahnya tata ruang akibat intervensi elit ekonomi-politik.
Sumatera, terutama bagian utara dan barat, adalah kawasan dengan tingkat kehilangan hutan tertinggi di Indonesia setelah Kalimantan dan Papua. Pembukaan hutan untuk sawit, kayu, dan tambang ekstraktif baik legal maupun ilegal telah merusak struktur penyangga air dan tanah.
Bukit-bukit yang dulu menjadi spons alami kini berubah menjadi lereng kosong yang rapuh. Sungai-sungai kehilangan bantaran sehat; sedimentasi meningkat; debit air menjadi ganas setiap kali hujan turun.
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, sejumlah konglomerat dunia diamdiam mulai berinvestasi di sektor pertanian
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terus memperkuat tata kelola aset daera
PEMERINTAHAN
ACEH TENGAH Sejumlah desa di lima kecamatan di Aceh Tengah kembali dilanda banjir luapan akibat hujan deras yang mengguyur kawasan terse
PERISTIWA
GAZA Serangan udara kembali dilancarkan Israel Defense Forces (IDF) ke wilayah Jalur Gaza pada Senin, 6 April 2026, di tengah berlangsun
INTERNASIONAL
JAKARTA Istana Kepresidenan merespons santai video viral pengamat politik Saiful Mujani yang menyinggung soal menjatuhkan Presiden Pra
NASIONAL
JAKARTA Pengamat politik Saiful Mujani angkat bicara terkait potongan video viral yang menampilkan dirinya berbicara soal menjatuhkan
POLITIK
JAKARTA Isu perombakan Kabinet Merah Putih mencuat di tengah dinamika politik dan tekanan geopolitik global. Pihak Istana Kepresidenan m
NASIONAL
JAKARTA Mantan staf khusus Presiden ke7 RI, Andi Taufan Garuda Putra, menyatakan tidak mengetahui pokok perkara dalam kasus dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinamika internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Medan kembali mencuat. Kader akar rumput PDIP Medan Amplas,
POLITIK
JAKARTA Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tengah menjadi sorotan tajam setelah sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan
HUKUM DAN KRIMINAL