Ada Apa di Disdik Batu Bara? Tiga Kabid Kompak Mengundurkan Diri
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
Oleh:Michael F. Umbas.
TAHUN 2025 segera tutup buku. Momen ini bukan sekadar pergantian kalender, tapi sebuah etape pembuktian sejarah bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Setelah melewati fase transisi yang dinamis, tahun ini menjadi panggung pembuktian: janji kampanye tak lagi sebatas retorika, tapi dieksekusi menjadi kebijakan yang menyentuh urat nadi rakyat. Filosofinya sederhana namun menukik.Baca Juga:
Dalam satu kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan pesan krusial: pastikan program prioritas "dirasakan oleh rakyat, bukan hanya menjadi angka statistik."
Komitmen leadership ini selaras dengan pandangan Franklin D. Roosevelt, "The test of our progress is not whether we add more to the abundance of those who have much, but whether we provide enough for those who have too little."
Pernyataan itu menjadi kompas moral kabinet. Kesuksesan tidak diukur dari tumpukan laporan di atas meja, melainkan dari dampak nyata di dapur dan dompet rakyat.
Mari sejenak kita pinggirkan kebisingan politik dan menatap realitas dengan jernih. Rapor tahun pertama ini menunjukkan grafik meyakinkan. Di tengah badai ketidakpastian global dan ancaman resesi, Indonesia justru mencatatkan anomali positif. Ketahanan fondasi ekonomi kita teruji.
Saat banyak negara maju sempoyongan dihajar inflasi, Indonesia berdiri tegak. Pertumbuhan ekonomi stabil di angka 5% dan inflasi berhasil dikurung di kisaran 2%. Harga bahan pokok terjaga, bukti mesin ekonomi bekerja efektif. Keberhasilan ini tak lepas dari pembenahan fundamental tata kelola data.
Dalam Rakornas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) 13 November lalu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (mewakili Presiden) menegaskan bahwa data adalah fondasi mutlak.
Tanpa data yang benar, kebijakan akan meleset. Hasilnya monumental, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kemiskinan nasional ditekan ke level 8,47%. Rekor terendah dalam sejarah modern bangsa. Ini bukti strategi pemerintah sukses membumi, mengangkat mereka yang paling rentan.
Kepercayaan dunia usaha pun terbayar lunas. Realisasi investasi menembus Rp 1.434 triliun, naik 13% dari tahun sebelumnya. Tak hanya angka di atas kertas, pemerintah bergerak taktis menerjemahkan investasi itu menjadi lapangan kerja.
Di panggung internasional, wibawa Indonesia kian menjulang. Diplomasi global kita makin diperhitungkan. Di bawah komando Presiden Prabowo, Indonesia bukan lagi penonton, melainkan pemain kunci (key player) yang strategis dalam percaturan geopolitik.
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
OlehAbrilloga S.H, M.H.Tulisan opini yang disampaikan oleh Edi Irawan, ST, yang menyerang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitu
OPINI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asalusul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OP
HUKUM DAN KRIMINAL