BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
Oleh:Michael F. Umbas.
TAHUN 2025 segera tutup buku. Momen ini bukan sekadar pergantian kalender, tapi sebuah etape pembuktian sejarah bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Setelah melewati fase transisi yang dinamis, tahun ini menjadi panggung pembuktian: janji kampanye tak lagi sebatas retorika, tapi dieksekusi menjadi kebijakan yang menyentuh urat nadi rakyat. Filosofinya sederhana namun menukik.Baca Juga:
Dalam satu kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan pesan krusial: pastikan program prioritas "dirasakan oleh rakyat, bukan hanya menjadi angka statistik."
Komitmen leadership ini selaras dengan pandangan Franklin D. Roosevelt, "The test of our progress is not whether we add more to the abundance of those who have much, but whether we provide enough for those who have too little."
Pernyataan itu menjadi kompas moral kabinet. Kesuksesan tidak diukur dari tumpukan laporan di atas meja, melainkan dari dampak nyata di dapur dan dompet rakyat.
Mari sejenak kita pinggirkan kebisingan politik dan menatap realitas dengan jernih. Rapor tahun pertama ini menunjukkan grafik meyakinkan. Di tengah badai ketidakpastian global dan ancaman resesi, Indonesia justru mencatatkan anomali positif. Ketahanan fondasi ekonomi kita teruji.
Saat banyak negara maju sempoyongan dihajar inflasi, Indonesia berdiri tegak. Pertumbuhan ekonomi stabil di angka 5% dan inflasi berhasil dikurung di kisaran 2%. Harga bahan pokok terjaga, bukti mesin ekonomi bekerja efektif. Keberhasilan ini tak lepas dari pembenahan fundamental tata kelola data.
Dalam Rakornas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) 13 November lalu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (mewakili Presiden) menegaskan bahwa data adalah fondasi mutlak.
Tanpa data yang benar, kebijakan akan meleset. Hasilnya monumental, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kemiskinan nasional ditekan ke level 8,47%. Rekor terendah dalam sejarah modern bangsa. Ini bukti strategi pemerintah sukses membumi, mengangkat mereka yang paling rentan.
Kepercayaan dunia usaha pun terbayar lunas. Realisasi investasi menembus Rp 1.434 triliun, naik 13% dari tahun sebelumnya. Tak hanya angka di atas kertas, pemerintah bergerak taktis menerjemahkan investasi itu menjadi lapangan kerja.
Di panggung internasional, wibawa Indonesia kian menjulang. Diplomasi global kita makin diperhitungkan. Di bawah komando Presiden Prabowo, Indonesia bukan lagi penonton, melainkan pemain kunci (key player) yang strategis dalam percaturan geopolitik.
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN