Tidak Ada Pemangkasan Anggaran Pendidikan di APBN 2026 Untuk Program MBG
OlehWihadi Wijanto.MENANGGAPI berbagai isu yang berkembang di ruang publik saat ini, terutama mengenai Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidika
OPINI
Oleh:Dedi Arman.
BADAN Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) saat ini sedang menggodok proses mengembalikan periset (peneliti, perekayasa dan jabatan fungsional lainnya) ke daerah yang direncanakan berlaku awal Januari 2026.
Kebijakan sentralisasi ribuan periset BRIN wajib berkantor di Jabodetabek yang berlaku sejak 2 Januari 2025 banyak mendapat kritikan.Baca Juga:
BRIN menjauhkan perisetnya dari lokasi riset, menjauhkan periset dari masyarakat yang jadi sumber riset. Kreatifitas periset yang sebelumnya mengabdi di seluruh nusantara dari Aceh sampai Papua terkungkung setelah wajib berkantor di homebase Jabodetabek.
Namun, mengembalikan periset BRIN ke daerah punya tantangan tersendiri. BRIN sebelumnya telah membuat kebijakan yang blunder. Tanpa ada kajian, dengan terburu-buru menyerahkan sejumlah asetnya di daerah ke Kementerian/Lembaga (K/L) lain.
Sebagai contoh, ada delapan Gedung BRIN di sejumlah wilayah diserahkan ke Kementerian Kebudayaan. Ada juga aset yang diserahkan ke Kementerian Imigrasi dan kementerian lain. Kebijakan melepas aset menjadi menjadi bumerang.
BRIN sekarang harus memutar otak untuk mencari lokasi kantor baru jika periset dikembalikan ke daerah.
Kebijakan Jangan Mempersulit
BRIN terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 yang saat ini memiliki 13 ribuan sumber daya manusia (SDM).
BRIN terbentuk dari empat entitas, yakni Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan periset dari 34 Kementerian dan lembaga.
BRIN menjadi wadah tunggal tempat bernaungnya periset di Indonesia. Pada empat tahun pertama berdiri, periset BRIN tersebar diseluruh wilayah nusantara. Barulah per 2 Januari 2025, seluruh SDM BRIN wajib berkantor (homebase) di Jabodetabek.
Meski mendapat protes, kebijakan sentralisasi periset ke Jabodetabek tetap berjalan. Siapa yang menolak, BRIN memberikan pilihan yang mudah agar keluar dari BRIN.
OlehWihadi Wijanto.MENANGGAPI berbagai isu yang berkembang di ruang publik saat ini, terutama mengenai Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidika
OPINI
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memastikan ketersediaan pangan nasional tetap aman meski situasi geopolitik dunia
EKONOMI
JAKARTA Harga emas batangan Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) mengalami kenaikan pada perdagangan Selasa (9/3/2
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyatakan dukungan penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Kota Medan m
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melanjutkan agenda Safari Ramadan Pemko Medan dengan mengunjungi Masjid Muhammad Al Fal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Habiburokhman, mengungkap pesan khusus Presiden Prabowo Subianto kepada DPR terk
HUKUM DAN KRIMINAL
BENGKULU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini, Bupati Reja
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menghadiri Launching Jembatan Garuda yang dilaksanakan oleh Kepala Staf A
PEMERINTAHAN
TAPSEL Penanganan kasus dugaan pengusiran wartawan di Tapanuli Selatan terus berlanjut ke tahap penyelidikan. Senin (9/3/2026), dua oran
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Pemerintah Kota Binjai bergerak cepat merespons bencana puting beliung yang terjadi pada Jumat, 27 Februari 2026. Kepala BPBD Kot
PEMERINTAHAN