Ada Apa di Disdik Batu Bara? Tiga Kabid Kompak Mengundurkan Diri
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
Masalahnya, praktik unilateralisme tidak berlangsung dalam ruang hampa. Seperti diingatkan Hedley Bull, tatanan internasional bertumpu pada kesepakatan bersama mengenai aturan, norma, dan institusi yang membatasi penggunaan kekuatan demi menjaga ketertiban global (The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, 1977).
Ramifikasi serangan unilateral Amerika Serikat terhadap Venezuela-apa pun justifikasi politik-keamanannya-tidak berhenti pada konflik di kawasan Amerika Latin semata.
Ia menciptakan resonansi geopolitik yang jauh melampaui kawasan: lahirnya preseden berbahaya bahwa kekuatan militer dapat digunakan secara sepihak tanpa mandat kolektif internasional, PBB.
Dalam dunia yang semakin terfragmentasi oleh rivalitas kekuatan besar, preseden semacam ini mudah direplikasi oleh negara lain.
Membayang di depan mata, kemungkinan Rusia menggunakan invasi AS untuk melegitimasi pendudukannya atas Ukraina dan kawasan Eropa Timur; Arab Saudi untuk membenarkan intervensinya yang berkepanjangan di Yaman dan di kawasan Timur Tengah; atau China memperkuat klaim koersif-nya atas Taiwan dan negara-negara yang bersengketa dengannya di Laut China Selatan.
Apa dampak unilateralisme regional seperti ini (andai memang terjadi) pada tatanan internasional?
Preseden unilateralisme yang dipertontonkan AS menyingkap krisis mendasar dalam rules-based international order yang selama ini diklaim sebagai fondasi stabilitas global pasca-Perang Dunia II.
Ketika negara kuat memilih bertindak di luar mekanisme multilateral-melangkahi Dewan Keamanan PBB, dan menafsirkan hukum internasional secara sepihak-aturan global kehilangan marwahnya sebagai norma bersama. Ia berubah menjadi instrumen politik kekuasaan.
Runtuhnya tatanan berbasis aturan bukan karena ketiadaan norma. Tapi lebih karena inkonsistensi penerapannya: tegas terhadap negara lemah, lentur terhadap negara kuat.
Inilah paradoks yang kian menggerus legitimasi hukum internasional di mata dunia.
Tatkala hukum internasional dilecehkan, maka dunia akan menyaksikan meluasnya praktik unilateralisme: dari unilateral regional menjadi unilateralisme global.
Lantas muncul pertanyaan: apa yang bisa dilakukan negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk mencegah berkembangnya unilateralisme regional menjadi unilateralisme global?
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
OlehAbrilloga S.H, M.H.Tulisan opini yang disampaikan oleh Edi Irawan, ST, yang menyerang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitu
OPINI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asalusul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OP
HUKUM DAN KRIMINAL