Geger Isu Winda Gowasa 'Dijual' ke Eks Wakapolda, Polda Sumut Usut Pencemaran Nama Baik
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara memanggil Mariani Bulolo untuk menjalani klarifikasi terkait informasi yang menyebut
HUKUM DAN KRIMINAL
Masalahnya, praktik unilateralisme tidak berlangsung dalam ruang hampa. Seperti diingatkan Hedley Bull, tatanan internasional bertumpu pada kesepakatan bersama mengenai aturan, norma, dan institusi yang membatasi penggunaan kekuatan demi menjaga ketertiban global (The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, 1977).
Ramifikasi serangan unilateral Amerika Serikat terhadap Venezuela-apa pun justifikasi politik-keamanannya-tidak berhenti pada konflik di kawasan Amerika Latin semata.
Ia menciptakan resonansi geopolitik yang jauh melampaui kawasan: lahirnya preseden berbahaya bahwa kekuatan militer dapat digunakan secara sepihak tanpa mandat kolektif internasional, PBB.
Dalam dunia yang semakin terfragmentasi oleh rivalitas kekuatan besar, preseden semacam ini mudah direplikasi oleh negara lain.
Membayang di depan mata, kemungkinan Rusia menggunakan invasi AS untuk melegitimasi pendudukannya atas Ukraina dan kawasan Eropa Timur; Arab Saudi untuk membenarkan intervensinya yang berkepanjangan di Yaman dan di kawasan Timur Tengah; atau China memperkuat klaim koersif-nya atas Taiwan dan negara-negara yang bersengketa dengannya di Laut China Selatan.
Apa dampak unilateralisme regional seperti ini (andai memang terjadi) pada tatanan internasional?
Preseden unilateralisme yang dipertontonkan AS menyingkap krisis mendasar dalam rules-based international order yang selama ini diklaim sebagai fondasi stabilitas global pasca-Perang Dunia II.
Ketika negara kuat memilih bertindak di luar mekanisme multilateral-melangkahi Dewan Keamanan PBB, dan menafsirkan hukum internasional secara sepihak-aturan global kehilangan marwahnya sebagai norma bersama. Ia berubah menjadi instrumen politik kekuasaan.
Runtuhnya tatanan berbasis aturan bukan karena ketiadaan norma. Tapi lebih karena inkonsistensi penerapannya: tegas terhadap negara lemah, lentur terhadap negara kuat.
Inilah paradoks yang kian menggerus legitimasi hukum internasional di mata dunia.
Tatkala hukum internasional dilecehkan, maka dunia akan menyaksikan meluasnya praktik unilateralisme: dari unilateral regional menjadi unilateralisme global.
Lantas muncul pertanyaan: apa yang bisa dilakukan negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk mencegah berkembangnya unilateralisme regional menjadi unilateralisme global?
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara memanggil Mariani Bulolo untuk menjalani klarifikasi terkait informasi yang menyebut
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUHANBATU UTARA, Unit Reskrim Polsek Kualuh Hulu mengamankan seorang pria berinisial HFT alias Hardiansyah Fajar Tambunan alias Dian T
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Seorang pemuda bernama Husaini (26) meninggal dunia setelah sepeda motor Suzuki Satria yang dikendarainya terjun ke sungai di
PERISTIWA
JAKARTA Operasi pencarian lima jurnalis dan tiga kru speedboat Arupadhatu I yang hilang di perairan Selat Sunda resmi dihentikan setelah
PERISTIWA
KENDAL, Pemerhati ketenagakerjaan Dani Satria mengusulkan agar keberadaan Desk Ketenagakerjaan Polri dipertimbangkan dalam pembahasan at
NASIONAL
JAKARTA, Meta mulai memperluas pembatasan jumlah postingan berisi tautan atau link yang dapat dibuat secara gratis oleh sejumlah pengelo
SAINS DAN TEKNOLOGI
TAPANULI SELATAN, Sedikitnya 185 hektare areal persawahan di Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, terdampak
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Hal itu disampaikan Pra
POLITIK
JAKARTA, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti kasus dugaan suap pengurusa
HUKUM DAN KRIMINAL
TOBA, Dua mahasiswi, Ruth Aprina (18) dan Lia Franika Sitorus (26), tewas dalam kecelakaan yang melibatkan dua mobil di Desa Gasaribu, K
PERISTIWA