Dua Tahun Prabowo-Gibran, Maruli Siahaan Tegaskan Hukum Wajib Adil dan Tanpa Pandang Bulu
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Maruli Siahaan, menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto d
NASIONAL
JAKARTA — Pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan Venezuela, khususnya setelah serangan militer besar-besaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap Caracas dan penangkapan Presiden Nicolás Maduro.
Indonesia meminta komunitas internasional untuk menghormati hak dan kehendak rakyat Venezuela dalam menentukan masa depan mereka.
Melalui pernyataan resmi yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia pada Senin (5/1/2026), Indonesia mengungkapkan keprihatinannya atas tindakan kekuatan militer yang dilakukan oleh AS, yang dianggap dapat menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional.Baca Juga:
Kemlu menegaskan, tindakan seperti ini berpotensi mengancam stabilitas kawasan serta melemahkan prinsip-prinsip diplomasi dan kedaulatan.
"Kami menilai penting bagi komunitas internasional untuk menghormati hak rakyat Venezuela dalam menjalankan kedaulatan mereka. Setiap negara berhak menentukan arah dan masa depan bangsa mereka tanpa campur tangan eksternal," tulis Kemlu dalam keterangan resminya.
Pernyataan ini disampaikan menyusul insiden yang terjadi pada Sabtu (3/1/2026), saat pasukan militer AS melancarkan serangan besar-besaran ke Venezuela dan menangkap Presiden Maduro.
Tindakan tersebut merupakan puncak dari tekanan berbulan-bulan yang diberikan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Venezuela, dengan tuduhan bahwa Maduro adalah pemimpin yang tidak sah.
Dalam serangan tersebut, Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ditangkap dan dibawa ke AS.
Indonesia juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas penggunaan kekuatan dalam menyelesaikan masalah internasional, yang menurut Kemlu dapat mengganggu perdamaian global.
Indonesia menyerukan agar semua pihak menahan diri, mengedepankan dialog, dan mematuhi hukum internasional, terutama Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hukum humaniter internasional yang mengutamakan perlindungan terhadap warga sipil.
Kemlu juga menegaskan bahwa keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas utama dalam situasi apapun.
Dengan melihat perkembangan ini, Indonesia berkomitmen untuk terus memantau dengan seksama situasi di Venezuela dan akan mengambil langkah-langkah diplomatik yang diperlukan.*
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Maruli Siahaan, menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto d
NASIONAL
JAKARTA Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Jaya Center Foundation, Budi Mulyawan, mengapresiasi sejumlah langkah pembenahan yang dila
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara mengungkap motif penembakan yang menewaskan anggota organisasi masyarakat (ormas) berinisial DN (40) di Kecam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, menegaskan pemungutan retribusi daerah tidak boleh hanya berorienta
PEMERINTAHAN
MEDAN Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim mengakui menerima uang Rp900 juta yang dipersoalkan dalam perkara dugaan suap pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyiapkan skema pelatihan vokasi selama empat bulan yang terintegrasi dengan indust
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui deteks
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menegaskan kreativitas dan inovasi menjadi kunci pengembangan ekonomi kreatif. Sekto
EKONOMI
MEDAN Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumatera Utara (Sumut) mengimbau masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah saat kualitas udara memburu
KESEHATAN
JAKARTA Terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mencecar saksi Dumatno Budi Utomo mengenai kebiasaan Presiden ke7 RI Joko Widodo (
NASIONAL