BREAKING NEWS
Selasa, 13 Januari 2026

Venezuela, Minyak, dan Kembalinya Politik Kekuasaan Global AS

BITV Admin - Rabu, 07 Januari 2026 10:21 WIB
Venezuela, Minyak, dan Kembalinya Politik Kekuasaan Global AS
Presiden Venezuela Nicolás Maduro ditangkap. (Foto: Dok. CNN Indonesia)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

Kepala negara dapat diproses secara hukum domestik negara lain tanpa mandat multilateral yang sah. Venezuela pun diposisikan bukan sebagai subjek hukum internasional yang setara, melainkan sebagai objek penertiban.

Dalam kondisi seperti ini, hukum internasional kehilangan fungsinya sebagai pelindung kedaulatan, dan berubah menjadi instrumen yang lentur tegas bagi yang lemah, permisif bagi yang kuat.

Krisis Tatanan Global dan Harga Kedaulatan

Kasus Venezuela menyingkap krisis yang lebih dalam dari sekadar konflik bilateral. Ia mencerminkan rapuhnya tatanan internasional ketika berhadapan dengan kepentingan negara-negara besar.

Mekanisme multilateral yang selama ini diklaim sebagai penyangga keadilan global terutama Dewan Keamanan PBB tidak pernah benar-benar direformasi. Hak veto dan struktur keanggotaan yang timpang menjadikan hukum internasional tidak netral sejak lahir.

Ketika kepentingan kekuatan besar dipertaruhkan, hukum menjadi lentur. Ketika negara lemah dilanggar, hukum justru membisu.

Dalam sistem seperti ini, unilateralisme bukan anomali, melainkan konsekuensi logis. Negara kuat merasa tidak lagi perlu menunggu legitimasi kolektif untuk bertindak.

Venezuela hari ini menjadi contoh paling nyata bagaimana kedaulatan berubah menjadi bersyarat: dihormati hanya sejauh tidak mengganggu kepentingan geopolitik dan geoekonomi pihak lain.

Ketika cadangan energi, posisi strategis, dan orientasi politik bertabrakan dengan kepentingan global tertentu, kedaulatan itu dapat ditangguhkan, dinegosiasikan, bahkan dilanggar.

Yang berbahaya, praktik semacam ini perlahan dinormalisasi. Intervensi dipersepsikan sebagai solusi, bukan pelanggaran. Sanksi kolektif dianggap kebijakan wajar.

Proses hukum lintas batas diterima sebagai keniscayaan.

Publik global didorong untuk melihat kekerasan politik sebagai bagian dari tata kelola dunia, bukan sebagai kegagalan tata kelola itu sendiri.

Editor
: Adam
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Gejolak Geopolitik Dorong Harga Emas Global Dekati Rekor Tertinggi
Negosiasi Perjanjian Dagang RI–AS Tetap Jalan Meski Konflik Venezuela Memanas
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB untuk Pertama Kali, Siap Tangani Krisis Venezuela
Sekjen PBB Peringatkan Preseden Berbahaya Usai AS Tangkap Maduro
Resonansi Venezuela dan Unilateralisme Global
Bitcoin Menguat ke Rp 1,54 Miliar, Tapi Geopolitik Venezuela Jadi Batu Sandungan
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru