Oleh:Didiek Hadjar Goenadi
BERBAGAI komentar negatif terus dinarasikan dalam beberapa bulan terakhir ini terkait dengan komoditas nonmigas andalan utama ekonomi nasional, yakni kelapa sawit. Komentar di berbagai fora cetak dan elektronik yang 'mengadili' perkebunan kelapa sawit makin gencar.
Apalagi setelah ada bencana banjir di berbagai provinsi akhir-akhir ini, seiring dengan meningkatnya intensitas perubahan iklim yang memicu curah hujan berlebih di berbagai wilayah Indonesia. Respons yang lebih ilmiah dari beberapa ilmuwan dalam menjelaskan fenomena alami tersebut seolah tenggelam, tergulung oleh narasi diskriminasi terhadap komoditas ini.Baca Juga:
CITRA BURUK TANAMAN KELAPA SAWIT
Tanaman kelapa sawit secara spesies tergolong tanaman asal hutan meskipun di Indonesia oleh undang-undang tidak digolongkan sebagai tanaman hutan--padahal tanaman palma sejenis seperti aren dimasukkan sebagai tanaman hutan.
Dengan kemajuan yang sangat pesat, baik dari aspek luasan maupun produktivitas minyak nabati, tentu dapat dipahami bahwa kondisi itu memicu kepanikan negara-negara penghasil minyak nabati asal kedelai, rapeseed, canola, dan jagung.
Dengan tingkat produktivitas minyak yang tinggi (5-7 ton minyak/hektare/tahun), kelapa sawit dapat menunjukkan sebagai tanaman penghasil minyak nabati paling efisien di dunia jika dibandingkan dengan komoditas lainnya (1,0-1,5 ton/ hektare /tahun).
Artinya, untuk menghasilkan satu ton minyak kelapa sawit hanya perlu luasan lahan seperlima daripada yang dibutuhkan untuk tanaman minyak nabati lainnya. Sebelum beberapa tahun terakhir, harga minyak kelapa sawit selalu di bawah harga minyak nabati lain.
Namun, dengan kelangkaan pasokan, harga minyak kelapa sawit menjadi yang paling mahal di antara pesaingnya akibat anjloknya produksi.
Beragam keunggulan itu memicu sentimen negatif terhadap komoditas ini, yang tentunya sudah bisa diduga siapa pemicunya.
Berbagai tuduhan dilontarkan terkait dengan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pemicu deforestasi, konsumsi air yang boros, menggusur habitat satwa langka, serta memicu emisi gas rumah kaca (GRK), juga konflik penguasaan lahan.
Tuduhan tersebut tentu hanya dapat ditangkal dengan data untuk menyanggahnya sekaligus menggugurkan narasi diskriminatif yang dilontarkan.
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan peran strategis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam pembangu
HUKUM DAN KRIMINAL
KISARAN Pemerintah Kabupaten Asahan melaksanakan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pelaksana
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Pejabat Direktorat PPK SMA di Kemendikbudristek, Dhany Hamiddan Khoir, menjadi saksi dalam persidangan dugaan korupsi pen
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Prediksi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, soal penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini meleset. Sejak pembuka
EKONOMI
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kini bisa mendapatkan saldo gratis melalui fitur DANA Kaget senilai Rp255.000. Saldo terse
EKONOMI
KARO Pemerintah Kabupaten Karo menggelar Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Halaman Kantor Bupati Karo, Senin (2/2). Kegiatan
PEMERINTAHAN
TAPTENG Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Drs. Binsar TH Sitanggang, M.SP, menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ke
PEMERINTAHAN
MEDAN PSMS Medan kembali menerima sanksi denda besar dari Komisi Disiplin (Komdis) PSSI pada Kompetisi Pegadaian Championship musim 2025
OLAHRAGA
BULELENG Ketua TP PKK Provinsi Bali sekaligus Ketua TP Posyandu Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, mengajak seluruh masyarakat Bali untuk
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali memastikan kesesuaian lima Rancangan Peraturan Walikota (Raperwali) Kota Denpasar melalui
HUKUM DAN KRIMINAL
