Presidensi Indonesia di Dewan HAM Di Tengah Krisis Timur Tengah

Ketiga, konsistensi Indonesia dalam isu Palestina dan Gaza. Di tengah krisis berlarut-larut di Gaza, suara Indonesia di Dewan HAM memiliki resonansi tinggi di dunia Muslim. Ini memberikan legitimasi tambahan ketika Indonesia memimpin perdebatan mengenai pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan Israel.

Keempat, reputasi teknis di sistem Dewan HAM. Indonesia sudah tiga kali menjadi anggota Dewan HAM, pernah memimpin Kelompok Kerja Universal Periodic Review (UPR), dan aktif dalam pembentukan norma-norma baru HAM terkait pembangunan, toleransi, dan pluralisme.

Dengan modal-modal tersebut, pemilihan Indonesia sebagai presiden bukan hanya pilihan administratif, tetapi juga ekspresi kepercayaan internasional terhadap kemampuan Indonesia memainkan peran penyeimbang global.

Badai Geopolitik Timur Tengah
Konteks paling menantang bagi kepemimpinan Indonesia adalah situasi Timur Tengah yang kembali memasuki fase paling tidak stabil sejak Arab Spring. Setidaknya terdapat empat gejolak besar yang membentuk lanskap geopolitik 2026.

Pertama, krisis domestik Iran yang memuncak sejak akhir 2025 dengan demonstrasi besar-besaran yang menuntut reformasi politik dan ekonomi.

Tindakan keras aparat yang menewaskan ribuan orang memicu kekhawatiran global tentang potensi instabilitas yang dapat menyebar ke seluruh kawasan.

Situasi internal Iran memperlemah kemampuan negara tersebut menghadapi eskalasi regional, terutama dalam konfrontasi dengan Israel.

Kedua, ketegangan Iran–Israel yang semakin intensif akibat serangan udara saling balas, operasi intelijen, dan perang proksi melalui aktor-aktor non-negara seperti Hizbullah dan Houthi. K

onflik ini memperburuk situasi keamanan regional dan mengancam jalur perdagangan global, terutama setelah beberapa insiden yang menargetkan kapal komersial di Laut Merah.

Ketiga, situasi pascaperang Gaza yang belum menunjukkan tanda-tanda stabilitas. Operasi militer Israel yang berkepanjangan sejak 2024 meninggalkan krisis kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern Palestina.

Rekonstruksi terhambat, perundingan politik stagnan, dan risiko eskalasi tetap tinggi. Dewan HAM menjadi salah satu forum paling penting untuk membahas isu ini, sehingga posisi Indonesia memegang peran strategis.

Keempat, fragmentasi politik Yaman, kompetisi kekuatan regional seperti Turki, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, serta gerakan milisi bersenjata yang semakin otonom menciptakan pola konflik baru yang lebih sulit dikelola oleh mekanisme perdamaian tradisional.

Aceh Masuki Masa Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Selama 90 Hari, Ini Langkah Pemerintah

Bupati Badung Tuai Kritik soal Penunjukan Dirut BUMD, Diduga Langgar Etika

Medan Jadi Fokus Investasi DPUM Malaysia, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap Siap Dukung Kerja Sama Strategis

Kadisnaker Sumut Imbau 15 Perusahaan yang Dicabut Izinnya Tetap Penuhi Hak Pekerja, Hindari PHK Sepihak

Dirjen ESDM Buka Suara soal Pencabutan Izin Tambang Martabe, Perusahaan Bisa Ajukan Gugatan atau Arbitrase

Vonis Kontroversial PN Lubuk Pakam: Bandar Sabu Dibebaskan, Pengedar Mendapat Hukuman 5,5 Tahun