Presidensi Indonesia di Dewan HAM Di Tengah Krisis Timur Tengah

Dari Soft Power ke Kepemimpinan Normatif
Kepemimpinan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM membuka peluang besar bagi penguatan peran global Indonesia. Pertama, memperkuat reputasi Indonesia sebagai norm entrepreneur.

Indonesia dapat mempromosikan paradigma HAM yang kontekstual, inklusif, dan relevan bagi negara-negara berkembang. Ini sejalan dengan visi Indonesia sebagai jembatan antara nilai universal dan realitas sosial global.

Kedua, memperkuat posisi Indonesia di dunia Muslim. Dalam isu Gaza, Indonesia dapat meningkatkan kredibilitas diplomatiknya sebagai pembela kemanusiaan, sekaligus diferensiasi dari negara-negara Arab yang sering terpecah dalam isu Palestina.

Ketiga, menaikkan posisi Indonesia dalam percaturan Global South. Indonesia berpotensi menjadi pemimpin informal dalam isu pembangunan, HAM, dan solidaritas global. Hal ini konsisten dengan ambisi Indonesia pasca-G20 dan Keketuaan ASEAN 2023.

Keempat, membuka ruang bagi transformasi diplomasi HAM Indonesia. Dengan posisi presiden, Indonesia dituntut meningkatkan standar domestik sekaligus memperbaiki persepsi global mengenai isu-isu HAM dalam negeri.

Menjadi Presiden Dewan HAM PBB bukan hanya penghargaan diplomatik bagi Indonesia, tetapi juga tanggung jawab besar dalam menjaga kredibilitas lembaga HAM internasional di tengah meningkatnya konflik dan polarisasi global.

Indonesia berada pada posisi strategis untuk membentuk arah diskusi global mengenai HAM, memperkuat mekanisme multilateralisme, dan menunjukkan bahwa negara berkembang pun memiliki kapasitas untuk memimpin lembaga internasional yang sangat penting.

Keberhasilan Indonesia akan ditentukan oleh kemampuan diplomatiknya dalam mengelola perpecahan antarnegara, menjaga objektivitas, mempromosikan pendekatan HAM yang berimbang, serta memainkan peran aktif dalam isu Gaza dan konflik kemanusiaan lainnya.

Di tengah dunia yang semakin terpolarisasi, kepemimpinan Indonesia menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa diplomasi yang independen, moderat, dan inklusif tetap relevan — bahkan sangat dibutuhkan.* (news.detik.com)

*) Penulis adalah Lulusan Magister Bidang Kajian Timur Tengah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Fungsionaris DPC PDI Perjuangan Kab. Lamongan Masa Juang 2025 - 2030; Founder Indonesian Coexistence.

Aceh Masuki Masa Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Selama 90 Hari, Ini Langkah Pemerintah

Bupati Badung Tuai Kritik soal Penunjukan Dirut BUMD, Diduga Langgar Etika

Medan Jadi Fokus Investasi DPUM Malaysia, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap Siap Dukung Kerja Sama Strategis

Kadisnaker Sumut Imbau 15 Perusahaan yang Dicabut Izinnya Tetap Penuhi Hak Pekerja, Hindari PHK Sepihak

Dirjen ESDM Buka Suara soal Pencabutan Izin Tambang Martabe, Perusahaan Bisa Ajukan Gugatan atau Arbitrase

Vonis Kontroversial PN Lubuk Pakam: Bandar Sabu Dibebaskan, Pengedar Mendapat Hukuman 5,5 Tahun