Disdik Sumut Klaim Seluruh SMA, SMK dan SLB Negeri Sudah Dialiri Listrik dan Internet
MEDAN Dinas Pendidikan Sumatera Utara mencatat seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah terali
PENDIDIKAN
MEDAN – Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, Yuliani Siregar, mengimbau 15 perusahaan yang izinnya dicabut pemerintah agar tetap memenuhi hak-hak pekerja jika terjadi pemberhentian atau penghentian hubungan kerja.
Langkah itu menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin usaha 28 perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan pemanfaatan kawasan hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dari 28 perusahaan tersebut, 15 beroperasi di Sumatera Utara, terdiri dari 13 perusahaan PBPH (Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan) dan 2 perusahaan non-kehutanan.Baca Juga:
"Ini belum ada tuntunan resmi terkait PHK, tetapi kami tetap menegakkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hak normatif tenaga kerja harus dipenuhi jika ada pemberhentian akibat pencabutan izin," ujar Yuliani di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (29/1).
Yuliani menambahkan, pihaknya sudah menugaskan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengawas di lapangan untuk memonitor kondisi ketenagakerjaan.
Sejauh ini, belum ada pengaduan resmi yang masuk terkait dampak pencabutan izin terhadap tenaga kerja.
"Kami tetap melakukan pengawasan. Jika ada keluhan atau persoalan terkait hak-hak pekerja, segera dilaporkan ke kami untuk ditindaklanjuti," jelas mantan Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sumut ini.
Ia juga menyebut sudah berencana bertemu dengan serikat buruh PT Toba Pulp Lestari, salah satu perusahaan yang izinnya dicabut, untuk membahas hak pekerja.
Keputusan pencabutan izin ini diumumkan secara resmi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (20/1).
Dari 28 perusahaan yang terdampak, 22 bergerak di sektor PBPH, sementara 6 lainnya bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu.
Langkah tegas pemerintah ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pasca-bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar, sekaligus mendorong kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan.*
(ds/dh)
MEDAN Dinas Pendidikan Sumatera Utara mencatat seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah terali
PENDIDIKAN
MEDAN Masalah genangan air dan banjir menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu
PEMERINTAHAN
BATU BARA Sebagai bentuk kepedulian sekaligus upaya mencegah terulangnya aksi tawuran di kalangan remaja, Pemerintah Kecamatan Tanjung T
NASIONAL
JAKARTA Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Pelayanan tersebut menc
KESEHATAN
JAKARTA Ida Yulidina, istri Purbaya Yudhi Sadewa, buka suara setelah suaminya dicopot Presiden Prabowo Subianto dari jabatan Menteri Keu
NASIONAL
BANDA ACEH Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh bersama Tim Puslabfor Cabang Medan memeriksa secara forensik te
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya menyatakan hasil ekshumasi jenazah Sutrimo, pria yang disebut pernah bekerja di rumah eks Jampidsus Febrie Adri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pejabat pemerintahan merupakan pelayan rakyat. Karena itu, para pejabat dituntut m
NASIONAL
JAKARTA TNI mengungkap sebanyak 44.677 hektare aset tanah milik mereka masih bermasalah dan berpotensi menimbulkan konflik agraria.Asist
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto berencana mengumpulkan seluruh kepala daerah dan anggota DPRD dari berbagai daerah di Indonesia dal
NASIONAL