BREAKING NEWS
Kamis, 02 April 2026

Rivalitas Politik Hendaknya Tidak Destruktif terhadap Negara & Pemerintah

BITV Admin - Kamis, 02 April 2026 08:50 WIB
Rivalitas Politik Hendaknya Tidak Destruktif terhadap Negara & Pemerintah
Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua komisi III DPR RI ke-7/Dosen Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Unhan. (foto: Bambang Soesatyo/fb)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

Dan, pemberi perintah itu bekerja untuk siapa sehingga berani merusak reputasi dan kredibilitas pemerintahan yang sah?

Dalam rivalitas politik, teror dan intimidasi oleh oknum institusi negara terhadap warga negara yang menggunakan hak menyuarakan aspirasi selalu dipahami sebagai intrik politik dengan target mencoreng serta menjatuhkan reputasi dan kredibilitas pemerintahan yang sah.

Selain menjadi benih instabilitas, teror dan intimidasi terhadap kebebasan berpendapat atau menyuarakan kritik akan merusak citra negara bangsa.

Ibarat wajah yang menyeramkan, Indonesia akan menimbulkan rasa takut bagi siapa saja karena tidak demokratis.

Citra pemerintah di panggung pergaulan antar bangsa pun ikut rusak.

Dalam konteks seperti itu, sudah barang tentu pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto sangat dirugikan.

Sebab, ketika terjadi teror dan intimidasi terhadap kebebasan berpendapat atau mereka yang menyuarakan kritik, curiga dan kecaman akan terarah pada pemerintah yang sejatinya dipahami sebagai pengendali semua instrumen negara.

Lebih dari itu, ada aspek lain yang patut diwaspadai. Dari citra negara bangsa dan citra pemerintah yang tercoreng, rongrongan terhadap prinsip kebebasan berpendapat lambat laun akan berkembang menjadi benih dan potensi yang menyulut perlawanan publik.

Ruang publik akan selalu bising karena suara kritik akan terus bergema sebagai wujud perlawanan terhadap teror dan intimidasi itu.

Karena itu, siapa pun yang menjadi aktor intelektual dari teror dan intimidasi terhadap kebebasan berpendapat tidak boleh lagi diberi ruang.

Membiarkan kecenderungan itu hanya akan mengeskalasi masalah yang sedang dihadapi negara-bangsa.

Adalah fakta bahwa akhir-akhir ini aspirasi publik atau arus kritik lebih banyak disuarakan oleh orang-orang muda, baik generasi milenial maupun generasi Z.

Editor
: Adelia Syafitri
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Menteri ATR/BPN Peringatkan Ancaman Krisis: Jangan Sampai Uang Banyak, Tapi Tak Ada Pangan yang Bisa Dibeli
Bupati Labuhanbatu Selatan Hadiri Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Medan, Dorong Tata Kelola BUMD dan Bank Daerah yang Profesional
Menko Polkam Desak Investigasi Menyeluruh atas Gugurnya 3 Prajurit TNI di Lebanon
Medan Siapkan Bantuan Rp 200 Ribu per Bulan untuk 10.000 Warga, Ini Syaratnya
Medan Siap Wujudkan Pengolahan Sampah Jadi Listrik, Butuh Rp1,7 Triliun
Dubes Iran Puji Jokowi: Sosok Pemimpin yang Sukses Bawa Kemajuan Bagi Indonesia
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru