Dapil Nasional: Jangan Paksa Semua Politisi Bertarung di Daerah

Seratus kursi itu dibagikan kepada partai politik berdasarkan persentase perolehan suara sah nasional. Kalau satu partai mendapatkan 20 persen suara nasional, maka partai itu memperoleh sekitar 20 kursi dari dapil nasional. Kalau memperoleh 10 persen suara nasional, jatahnya sekitar 10 kursi. Sederhana. Mudah dijelaskan. Mudah dipahami publik.

Dengan model seperti itu, sistem pemilu akhirnya mengakui satu hal, yakni ada kerja politik nasional yang memang layak diwakili lewat saluran nasional pula.

Lebih Masuk Akal Ketimbang Sistem Campuran

Mengapa gagasan ini patut dipertimbangkan? Karena gagasan ini lebih realistis dibanding langsung melompat ke sistem campuran.

Sistem campuran sering terdengar menarik. Di atas kertas, sistem ini menjanjikan kombinasi antara keterwakilan wilayah dan proporsionalitas partai. Tetapi di banyak tempat, desain semacam itu justru melahirkan kerumitan baru.

Formula kursi makin sulit dipahami, potensi overhang seats muncul, dan celah sistem bisa dimanfaatkan oleh aktor politik.

Korea Selatan, misalnya, memberi contoh yang jelas. Reformasi elektoral di sana justru diikuti oleh munculnya partai satelit yang dibentuk untuk memaksimalkan keuntungan dari desain baru.

Alih-alih memperbaiki representasi, sistem malah dipermainkan secara strategis oleh partai besar. Indonesia tidak perlu buru-buru masuk ke kerumitan semacam itu.

Dibandingkan dengan sistem campuran penuh, dapil nasional jauh lebih sederhana. Sistem yang ada tidak dibongkar. Dapil regional tetap berjalan. Proporsional terbuka tetap dipakai. Yang ditambahkan hanyalah ruang representasi nasional bagi partai.

Ini penting terutama karena sistem kita saat ini terlalu berat ke arah candidate-centered. Pemilih memang bisa memilih calon secara langsung. Itu kelebihannya. Tetapi kita juga tahu biayanya: kompetisi intrapartai makin keras, biaya kampanye makin tinggi, dan partai lebih sibuk mencari vote getter daripada membangun kelembagaan.

Dalam situasi seperti itu, dapil nasional bisa menjadi penyeimbang. Gagasan ini memberi tempat pada partai sebagai institusi, bukan hanya sebagai kendaraan kandidat.

Tentu, kekhawatiran publik tetap harus dijawab. Dapil nasional jangan sampai berubah menjadi jalur aman bagi elit partai. Karena itu, desain harus ketat. Jumlah kursi harus dibatasi.

Daftar calon nasional harus diumumkan sejak awal. Seseorang tidak boleh maju sekaligus di dapil regional dan dapil nasional. Mekanisme penyusunan daftar nasional juga harus transparan agar tidak berubah menjadi ruang patronase.

IHSG Dibuka Menguat ke 7.346, Pasar Masih Dibayangi Geopolitik Global

Harga Emas Antam Naik, Kini Sentuh Rp2,857 Juta per Gram

Barisan Oposisi Indonesia (BOI) Soroti Delapan Masalah dalam Pemerintahan Prabowo Subianto

DPRD Pekanbaru Bawa Kasus Dugaan Mafia Tanah ke Pusat, Akan Temui Jamintel hingga Menteri ATR

Purbaya Sentil Pengusaha Nikel: Saat Untung Diam, Rugi Minta Kompensasi ke Pemerintah

Misbakhun Kritik Keras Usulan JK Soal BBM Subsidi: Data Tak Akurat dan Berpotensi Picu Gejolak