Dapil Nasional: Jangan Paksa Semua Politisi Bertarung di Daerah

Kalau pagar ini tidak ada, kritik publik akan sulit dibantah.

Tetapi kalau desainnya dijaga, dapil nasional justru bisa menjadi langkah perbaikan yang masuk akal. Ide ini tidak menghapus keterwakilan di dapil/daerah, tetapi juga tidak memaksa semua fungsi politik masuk ke kompetisi lokal.

Pada akhirnya, revisi UU Pemilu tidak boleh hanya menjadi arena mengulang perdebatan lama. Yang lebih penting juga adalah keberanian melihat persoalan kita apa adanya.

Salah satu persoalan itu adalah terlalu dominannya kompetisi personal (candidate-centered), sementara kerja pekerja/petugas organisasi partai di tingkat nasional justru kurang mendapat ruang yang layak.

Kalau itu yang ingin dibenahi, maka dapil nasional patut dipertimbangkan secara serius. Sudah waktunya sistem pemilu kita berhenti berpura-pura bahwa semua politisi harus lahir, hidup, dan menang dengan cara yang sama.

Demokrasi modern membutuhkan keterwakilan daerah, benar. Tetapi demokrasi juga membutuhkan partai yang kuat sebagai institusi nasional.

Dan untuk itu, gagasan dapil nasional layak masuk ke meja perdebatan dalam ruang legislasi revisi undang-undang Pemilu.* (news.detik.com)

*) Penulis adalah Petugas Pemilu atau Komisioner KPU Provinsi Jakarta

IHSG Dibuka Menguat ke 7.346, Pasar Masih Dibayangi Geopolitik Global

Harga Emas Antam Naik, Kini Sentuh Rp2,857 Juta per Gram

Barisan Oposisi Indonesia (BOI) Soroti Delapan Masalah dalam Pemerintahan Prabowo Subianto

DPRD Pekanbaru Bawa Kasus Dugaan Mafia Tanah ke Pusat, Akan Temui Jamintel hingga Menteri ATR

Purbaya Sentil Pengusaha Nikel: Saat Untung Diam, Rugi Minta Kompensasi ke Pemerintah

Misbakhun Kritik Keras Usulan JK Soal BBM Subsidi: Data Tak Akurat dan Berpotensi Picu Gejolak