BPS Sumut: Pengeluaran Rumah Tangga di Bawah Rp3,9 Juta per Bulan Masuk Kategori Miskin
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat batas minimum pengeluaran rumah tangga agar tidak masuk kategori miskin mencap
EKONOMI
Perbandingan dengan gerakan mahasiswa di luar negeri memang terasa perlu.
Di Prancis, gerakan mahasiswa 1968 melahirkan reformasi pendidikan besar-besaran dan mengubah wajah politik Eropa.
Di Korea Selatan, gerakan mahasiswa 1980-an menjadi tulang punggung demokratisasi yang akhirnya berhasil menggulingkan kekuasaan militer Chun Doo-hwan.
Di Hong Kong, gerakan 2019—meski berakhir tragis secara politik—menunjukkan tingkat konsolidasi dan kecanggihan pengorganisasian yang mengagumkan: dari sistem komunikasi terenkripsi, pembagian peran yang jelas, hingga narasi tuntutan yang terfokus.
Yang membedakan gerakan-gerakan itu dengan banyak aksi mahasiswa kita belakangan ini bukan soal keberanian—mahasiswa Indonesia tidak pernah kekurangan nyali.
Perbedaannya ada pada kedalaman: kedalaman analisis isu, kedalaman konsolidasi organisasi, dan kedalaman komitmen jangka panjang.
Ketika aksi mahasiswa di banyak negara bertumpu pada riset kebijakan yang serius, dialog dengan pakar, dan tuntutan yang terformulasi dengan presisi regulasi, hukum dan perspektif ekonomi, terlalu banyak aksi kita masih berhenti pada slogan-slogan yang lebih cocok menjadi caption Instagram daripada tuntutan kebijakan yang bisa dinegosiasikan di meja perundingan.
Inilah yang perlu kita bicarakan dengan jujur.
Transformasi digital yang luar biasa telah mengubah ekosistem gerakan sosial secara mendasar.
Media sosial memang memungkinkan mobilisasi massal dalam hitungan jam—sesuatu yang dulu membutuhkan berbulan-bulan konsolidasi.
Itu positif. Namun di saat yang sama, logika algoritma platform digital mendorong gerakan sosial untuk beroperasi dalam ritme viral yang dangkal: reaksi cepat, emosi tinggi, lalu lenyap begitu trending topic berganti.
Akibatnya, yang kerap kita saksikan adalah aksi yang tampak masif secara tampilan—ribuan orang di jalan, foto-foto yang viral—tetapi miskin kedalaman secara konten tuntutan dan lemah dalam konsolidasi pasca-aksi.
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat batas minimum pengeluaran rumah tangga agar tidak masuk kategori miskin mencap
EKONOMI
BINJAI Perusahaan Daerah (PD) Aneka Industri dan Jasa (AIJ) Provinsi Sumatera Utara kembali mengamankan aset milik Pemerintah Provinsi S
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Staf Ahli I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumatera Utara, Titiek Sugiharti, mengajak para
PEMERINTAHAN
MEDAN Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Tengah menetapkan pria asal Medan, Dhayalen alias Roberto, sebagai tersangka dalam perkara dug
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi para peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Kepresidenan, J
NASIONAL
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Su
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meluruskan informasi yang beredar mengenai pembukaan 13 ribu dapur Program Makan Berg
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan jajaran pimpinan TNI di Istana Ke
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar jaringan penipuan daring atau online scamming yang diduga beroperasi dari
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional hingga kini diduga belum sepenuhnya dira
NASIONAL