Sebelum Prabowo Siap ke Pyongyang, Upaya RI Buka Dialog Korea Utara Ternyata Sudah Ditolak
SEOUL Pemerintah Korea Selatan mengungkapkan Indonesia telah berupaya memfasilitasi pembicaraan antara Seoul dan Pyongyang. Namun, usulan
INTERNASIONAL
Rakyat kecil sesungguhnya tidak menolak kebijakan yang rasional. Mereka memahami bahwa negara membutuhkan stabilitas ekonomi. Namun yang mereka pertanyakan adalah keadilan dalam pembagian beban. Ketika harga kebutuhan hidup terus meningkat, sementara kesejahteraan mereka stagnan, maka wajar apabila muncul pertanyaan: di manakah negara hadir untuk melindungi mereka?
Sebagai praktisi hukum, penulis memandang bahwa persoalan ini harus ditempatkan dalam kerangka hak konstitusional warga negara. Negara tidak hanya bertanggung jawab menjaga keseimbangan APBN, tetapi juga berkewajiban memastikan setiap warga negara memperoleh kehidupan yang layak sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Kebijakan ekonomi yang baik bukan hanya kebijakan yang mampu menyenangkan pasar, tetapi juga kebijakan yang mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun keseimbangan antara rasionalitas ekonomi dan tanggung jawab konstitusionalnya. Penghematan anggaran memang penting, namun perlindungan terhadap rakyat kecil jauh lebih penting. Sebab pada akhirnya, legitimasi sebuah pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga oleh kemampuannya menghadirkan keadilan sosial bagi rakyat yang dipimpinnya.
Jeritan rakyat kecil hari ini bukanlah tuntutan yang berlebihan. Mereka hanya meminta agar negara tidak memandang mereka sebagai angka statistik semata. Mereka ingin didengar, dilindungi, dan diperlakukan sebagai subjek utama dalam setiap kebijakan yang dibuat. Karena sesungguhnya, tujuan akhir dari hukum, politik, dan ekonomi adalah sama, yakni menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.*
*)Penulis Adalah Praktisi Hukum
SEOUL Pemerintah Korea Selatan mengungkapkan Indonesia telah berupaya memfasilitasi pembicaraan antara Seoul dan Pyongyang. Namun, usulan
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan hukuman mati bagi pelaku korup
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap besaran uang dalam amplop yang diserahkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhard
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap mengucurkan suntikan dana bantuan sebesar Rp20,5 triliun kepada 490 pemerintah daerah (pemda)
EKONOMI
JAKARTA Hakim tunggal praperadilan pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, menolak permohonan praperadilan jilid II
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kami
NASIONAL
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menunda sidang pembacaan dakwaan ulang terhadap Tifauziah Tyassuma atau Dokter Tifa dalam per
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memberi tenggat waktu hingga 10 Agustus 2026 kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum me
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan perekonomian Indonesia tetap mampu tumbuh di atas ratarata
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) melemah terhadap rupiah pada perdagangan pagi ini. Mata uang Paman Sam bergerak turun namun
EKONOMI