Mendobrak Kebuntuan Tata Kelola Pajak

Oleh: Yakub F. Ismail

PAJAK merupakan salah satu instrumen yang selama ini dinilai paling vital dalam mendorong pemasukan negara.

Pajak bahkan dipandang sebagai tulang punggung penerimaan negara yang menopang pembiayaan pembangunan, pelayanan publik, hingga berbagai program kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:

• Berkantor di Kepulauan Nias, Bobby Nasution Bawa Agenda Besar Percepat Pembangunan Infrastruktur hingga Kesehatan

Kendati demikian, potensi pajak Indonesia belum sepenuhnya selaras dengan realisasi di lapangan.

Hal yang kemudian berulang kali dijadikan target penerimaan namun selalu saja meleset.

Sementara itu, berbagai kasus korupsi yang menyeret para elite politik dan ekonomi, lebih khusus lagi aparat perpajakan dan kepabeanan terus-menerus mencederai kepercayaan publik.

Situasi ini pada akhirnya memunculkan gagasan besar untuk mengambil langkah reformasi kelembagaan, termasuk wacana pembubaran Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai guna membangun institusi baru yang lebih profesional, transparan, dan berintegritas.

Di sisi lain, pemerintah juga tidak berhenti menunggu mukjizat datang dan mulai mempertimbangkan pendekatan yang lebih tegas dalam penegakan kepatuhan pajak melalui pelibatan aparat TNI dan Polri.

Namun, optimalisasi penerimaan negara tidak semestinya mengandalkan hanya pada peningkatan pajak semata.

Indonesia, seperti kita ketahui sejak dahulu kala, memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa besar yang seharusnya mampu menjadi sumber penerimaan strategis apabila dikelola secara profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional.

Mengatasi Kebocoran

Sejak dulu, akar permasalahan pengelolaan pajak di Indonesia bukan semata rendahnya kepatuhan wajib pajak, melainkan lemahnya tata kelola institusional yang membuka peluang bagi terjadinya kebocoran penerimaan negara.

Berkantor di Kepulauan Nias, Bobby Nasution Bawa Agenda Besar Percepat Pembangunan Infrastruktur hingga Kesehatan

Pemprov Sumut Perkuat Layanan Kesehatan Nias Utara, RSUD Tafaeri Diproyeksikan Naik Kapasitas

Pemerintah Aceh Perkuat Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi dan LPG 3 Kg, Pastikan Pasokan Aman untuk Masyarakat

Polda Aceh Perkuat Sinergi dengan Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk Tingkatkan Penegakan Hukum serta Pelayanan Publik

Revitalisasi RSUD Dr. Pirngadi Medan Tak Hanya Bangun Gedung, Rico Waas Tekankan Perbaikan Tata Kelola Rumah Sakit

Respons Kecelakaan Maut Sibolangit, Bobby Nasution Usulkan Pemisahan Jalan Truk hingga Pembangunan Tol Medan–Berastagi