Oleh:Dian Pratama Purba
SEBUAH video yang memperlihatkan keluhan warga terkait minimnya penerangan jalan umum (PJU) di Kota Medan menjadi perhatian publik setelah beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, seorang warga mengaku harus menggunakan uang pribadinya untuk memasang lampu jalan demi meningkatkan keamanan lingkungan.
Peristiwa itu terjadi saat Wali Kota Medan melakukan kunjungan ke Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan. Di hadapan wali kota, warga menyampaikan bahwa kondisi jalan yang gelap telah lama dikeluhkan karena dinilai rawan menimbulkan tindak kriminal dan membahayakan pengguna jalan.Baca Juga:
Karena belum adanya penambahan fasilitas penerangan, warga tersebut mengaku berinisiatif membeli dan memasang empat tiang lampu jalan menggunakan dana pribadi agar lingkungan tempat tinggalnya menjadi lebih aman dan nyaman.
Namun, perhatian publik tidak hanya tertuju pada keluhan warga. Dalam video yang beredar, Lurah Paya Pasir, Syerly, terdengar mengucapkan kalimat yang dianggap kurang tepat saat warga sedang menyampaikan aspirasi. Rekaman tersebut kemudian memicu berbagai tanggapan dari masyarakat di media sosial.
Menanggapi viralnya video tersebut, Pemerintah Kota Medan melalui Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap lurah yang bersangkutan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan adanya indikasi pelanggaran kode etik aparatur sipil negara (ASN), sehingga Inspektorat merekomendasikan pemberian sanksi disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
Lurah Paya Pasir kemudian menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Ia menjelaskan bahwa ucapannya terjadi secara spontan dan tidak memiliki maksud untuk merendahkan ataupun mengabaikan keluhan warga.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pelayanan publik tidak hanya diukur dari penyediaan fasilitas, tetapi juga dari sikap dan cara aparatur pemerintah dalam menerima serta menanggapi aspirasi masyarakat.
Di era digital, setiap interaksi antara pejabat publik dan warga dapat dengan mudah terdokumentasi dan menjadi perhatian luas, sehingga profesionalisme dan empati dalam pelayanan menjadi aspek yang sangat penting.
Masyarakat berharap kejadian ini menjadi evaluasi bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan warga, khususnya terkait fasilitas dasar seperti penerangan jalan yang berperan penting dalam menjaga keselamatan dan keamanan lingkungan.* (dh)
*)Penulis AdalahMahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) terdakwa Fitri Agust Karokaro menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Samos
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan, menerima kunjungan silaturahmi Ketua Badan Reintegrasi Aceh
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Jaks
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mengungkapkan bahwa 12 kementerian dan le
PEMERINTAHAN
PASAMAN BARAT Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menyelaraskan pemanfaatan tambahan
PEMERINTAHAN
OlehDian Pratama PurbaSEBUAH video yang memperlihatkan keluhan warga terkait minimnya penerangan jalan umum (PJU) di Kota Medan menjadi per
OPINI
JAKARTA Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah bersama DPR RI segera mencari solusi agar Program Makan Bergizi Gratis
POLITIK
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara menanggapi isu yang beredar mengenai rencana Presiden Prabowo Su
NASIONAL
JAKARTA Istana merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipisahkan dar
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk tindakan kesengajaan yang menjadi penyebab kelangkaan semen dan
EKONOMI
